Sampai Kamis malam, pemerintah tidak kunjung mengumumkan harga baru dan kapan berlakunya. Sikap mengulur-ulur pengumuman harga baru BBM bukan hanya mendorong kenaikan harga pangan, tetapi juga ikut meningkatkan penyelundupan bahan bakar.
Pada saat yang sama, masyarakat tetap dibayangi kekhawatiran harga kebutuhan pokok akan kembali naik memasuki bulan puasa awal Juli nanti yang disusul Lebaran. Sikap berlama-lama pemerintah secara psikologis menimbulkan kecemasan di masyarakat tentang semakin beratnya beban hidup.
Yang lebih dapat diukur secara kuantitatif adalah meningkatnya inflasi. Harian ini sudah berulang kali mengingatkan, inflasi akan menggerus daya beli masyarakat. Sementara konsumsi dalam negeri adalah motor utama penggerak ekonomi dalam negeri. Di tingkat rumah tangga akan terjadi penurunan kualitas hidup, mulai dari kurang gizi hingga kekerasan dalam rumah tangga.
Pemerintah memang menyiapkan jaring pengaman untuk masyarakat miskin, tetapi yang terlupakan adalah kelompok masyarakat yang penghasilannya di perbatasan menuju miskin. Jumlah mereka lebih dari separuh penduduk, termasuk pegawai negeri sipil, buruh, dan pekerja sektor informal. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dana kompensasi yang disediakan pemerintah.
Kesan pemerintah tidak siap menghadapi dampak kenaikan harga BBM tampak antara lain dari lemahnya koordinasi untuk menaikkan produksi pangan hingga menjamin distribusi berjalan lancar. Padahal, pangan merupakan penyumbang inflasi terbesar selama lima bulan pertama tahun ini. Bila dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012 untuk periode yang sama, inflasi tahun ini merupakan yang tertinggi.
Yang tampak di mata publik, alih-alih memfokuskan diri pada upaya meminimalkan akibat kenaikan harga BBM terhadap masyarakat luas, pemerintah tampak lebih sibuk menangani kegaduhan politik di dalam koalisi.
Tuntutan masyarakat, seperti disuarakan buruh, sudah jelas, janganlah kenaikan harga BBM menambah beban hidup. Termasuk di dalamnya adalah tidak serta-merta mengimpor bahan pangan yang dapat diproduksi di dalam negeri. Mengimpor bahan pangan tidak menolong petani dan nelayan, kelompok masyarakat yang menyimpan jumlah orang miskin terbesar.
Pilihan mengurangi subsidi yang membebani anggaran belanja negara sudah diambil dan pemerintah memiliki argumentasi mengapa pilihan tersebut diambil. Yang harus dilakukan pemerintah bersama DPR adalah meminimalkan dampak negatif kenaikan harga BBM dengan bekerja fokus dan membuat prioritas. Masyarakat memerlukan kepastian bahwa pemerintah memang sungguh-sungguh mendengar dan mengerti perasaan rakyat banyak.
(Tajuk Rencana Kompas, 21 Juni 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar