Paket kebijakan itu merupakan upaya penyelamatan pertama-tama untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan meredam gejolak harga saham di pasar modal.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara jelas menekankan, paket kebijakan ekonomi harus segera diimplementasikan oleh semua kementerian terkait dan para pemangku kepentingan lain.
Masalah implementasi tampaknya sengaja ditekankan Presiden Yudhoyono agar tidak terjadi kedodoran antara apa yang dirumuskan dan apa yang dilaksanakan. Kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan justru memberi sugesti negatif yang hanya memperburuk keadaan.
Keseriusan memang sangat diperlukan seperti diingatkan ekonom Bank Pembangunan Asia (ADB), Iwan Jaya Azis. Iwan menyatakan, jika tidak hati-hati, bisa saja krisis moneter tahun 1998 akan terulang. Perlu diantisipasi dampak krisis perekonomian yang sedang melanda kawasan dan global.
Upaya penyelamatan harus berpacu dengan waktu di tengah pergolakan ekonomi yang melaju cepat. Tidak boleh ditunda-tunda. Tanpa reaksi cepat dan sikap menarik ulur waktu hanya menciptakan krisis kepercayaan yang justru memperparah kondisi perekonomian.
Sejauh ini pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sudah mengumumkan secara rinci empat paket kebijakan ekonomi. Cakupan paket program penyelamatan lebih luas dari sekadar upaya menstabilkan rupiah dan meredam gejolak pasar modal.
Kompleksitas yang dihadapi terlihat dari paket penyelamatan ekonomi, yang antara lain mendorong ekspor dan mengurangi pajak untuk ekspor hasil padat karya, yang memiliki ekspor minimal 30 persen dari total produksi.
Juga diturunkan impor minyak dan gas dengan mendorong penggunaan biodiesel, impor barang mewah dinaikkan dari 75 persen saat ini menjadi 125-150 persen. Dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan memastikan defisit fiskal tetap berada pada kisaran aman 2,38 persen serta peningkatan pengurangan pajak untuk industri padat karya.
Pemerintah juga akan menekan inflasi melalui kerja sama dengan Bank Indonesia. Tidak kalah menarik upaya menjaga daya beli masyarakat dengan mengubah tata niaga sejumlah komoditas yang harganya di pasar mudah terganggu. Seiring dengan itu dikeluarkan paket untuk mempercepat investasi melalui penyederhanaan perizinan dalam satu pintu pelayanan terpadu. Juga dipercepat renegosiasi kontrak karya pertambangan.
Keberhasilan paket kebijakan ekonomi akan sangat ditentukan oleh keseriusan atas implementasinya, yang harus didukung sejumlah kalangan. Tepatlah desakan Presiden Yudhoyono agar semua pihak memberikan kontribusi dalam mengatasi gejolak perekonomian nasional.
(Tajuk Rencana Kompas, 24 Agustus 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar