Dengan dimungkinkannya pemimpin junta militer Thailand menjadi Perdana Menteri (PM) Thailand, tampak bahwa militer berniat membersihkan panggung politik dari para pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra.
Di masa lalu, setelah kudeta militer dilakukan, biasanya akan ditetapkan perdana menteri ad interim untuk memerintah bersama dengan militer hingga pemilihan umum (pemilu) digelar. Namun, besarnya pengaruh mantan PM Thaksin Shinawatra di panggung politik Thailand membuat militer memutuskan untuk mengawal penuh panggung politik sehingga pengaruh Thaksin bisa dihilangkan sama sekali.
Pengaruh mantan PM Thaksin sangat besar. Thaksin (PM tahun 2001-2006) sangat populer di kalangan rakyat pedesaan. Ia suka membagi-bagikan uang kepada masyarakat kecil melalui berbagai program amal.
Namun, popularitasnya yang sangat besar itu pula membuatnya lupa diri. Ia dianggap berani melawan Raja Bhumibol Adulyadej yang sangat dihormati dan dicintai rakyatnya. Tidak heran jika Thaksin kemudian ditumbangkan tahun 2006 lewat kudeta militer saat ia tengah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Sejak saat itu, Thaksin hidup di pengasingan.
Oleh karena saat itu panggung politik Thailand tidak dibersihkan dari para pendukung Thaksin, pada pemilu tahun 2011, adik kandung Thaksin, Yingluck Shinawatra, terpilih menjadi PM Thailand. Walaupun kelompok anti Thaksin tidak menyukai Yingluck, mereka menahan diri, mengingat Yingluck terpilih melalui pemilu. Perlawanan mulai muncul ketika pemerintahan yang dipimpin PM Yingluck, akhir November 2013, berupaya meloloskan RUU Amnesti, yang membuka kemungkinan Thaksin yang tinggal di pengasingan kembali ke Thailand. Sejak saat itu, unjuk rasa yang menuntut PM Yingluck mundur dari jabatannya tidak pernah berhenti.
Unjuk rasa itu terus berlangsung selama hampir tujuh bulan, hingga militer melakukan kudeta pada 22 Mei lalu. Kudeta itu disambut dengan perasaan lega, mengingat perekonomian dan kehidupan sehari-hari terganggu.
Tampaknya, Raja Bhumibol juga tidak gembira dengan RUU Amnesti. Oleh karena itu, Raja tidak memerlukan waktu yang lama untuk memberikan restu kepada pelaku kudeta. Restu Raja juga diberikan pada konstitusi sementara, yang memungkinkan pemimpin junta militer menjadi PM.
Kita tidak ingin menilai apakah pengesahan konstitusi sementara baik atau tidak bagi masa depan Thailand. Kita berharap pelaksanaan dari konstitusi sementara Thailand tidak lagi membelah rakyat Thailand menjadi dua kelompok, yakni pendukung dan anti Thaksin.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008020152
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar