Pelantikan presiden-wakil presiden dalam Rapat Paripurna MPR yang dihadiri sejumlah kepala pemerintahan dan utusan negara lain adalah puncak dari tahapan Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. Transisi kekuasaan yang diharapkan berjalan mulus akan kian memantapkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang matang.
Berbeda dengan alih kekuasaan selama ini, momentum 20 Oktober merupakan momentum ideal untuk mentradisikan peralihan kekuasaan secara konstitusional. Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah presiden dan wakil presiden kedua yang dipilih secara langsung oleh rakyat menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang juga dipilih secara langsung oleh rakyat tahun 2009. Yudhoyono memimpin Indonesia 10 tahun (20 Oktober 2004-20 Oktober 2014) dan berakhir kekuasaannya hari ini. Peralihan kekuasaan secara teratur melalui pemilu adalah wujud kematangan demokrasi Indonesia.
Selama ini, transisi kekuasaan tidak pernah berjalan mulus. Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto tahun 1965 berjalan penuh gejolak. Begitu juga alih kekuasaan dari Soeharto ke BJ Habibie tahun 1998 diawali dengan kerusuhan sosial, serta BJ Habibie ke KH Abdurrahman Wahid dan dari Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri, termasuk juga dari Megawati Soekarnoputri ke Susilo Bambang Yudhoyono.
Pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla di MPR dan dilanjutkan dengan selebrasi rakyat di Monumen Nasional merupakan tradisi baru. Melalui pawai budaya, rakyat mengucap syukur atas berjalannya demokrasi di Indonesia dalam sebuah selebrasi rakyat di Monas selain upacara militer di Istana. Sepanjang pekan ini kita menangkap pesan ucapan selamat bekerja kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla dan ucapan terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpampang di sejumlah sudut kota. Kita apresiasi kesukacitaan rakyat dalam bingkai demokrasi.
Meski 20 Oktober merupakan puncak dari proses demokrasi pemilu, kita memandang 20 Oktober barulah awal perjalanan bangsa ke depan. Tanggal 20 Oktober adalah kalender pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin Indonesia selama lima tahun. Setelah dilantik menjadi presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla bukan lagi milik partai atau kelompok, melainkan milik bangsa Indonesia dan punya tanggung jawab besar terhadap masa depan dan arah ke depan bangsa ini.
Selebrasi haruslah berhenti pada 20 Oktober 2014 dan selanjutnya, seperti dikatakan Joko Widodo dalam kampanye: kerja, kerja, dan kerja untuk mewujudkan janji kampanye membangun Indonesia hebat. Penyusunan kabinet akan menjadi ujian pertama bagi Joko Widodo. Dia harus mampu memilih menteri yang dia yakini bisa membantunya merealisasikan program kerjanya dan bukan malah menjadi beban bagi pemerintahannya.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009604733
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar