Hal itu ditegaskan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Zahrain Mohamed Hashim di Jakarta, Jumat (17/10). Ia menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima Tim Teknis Penetapan Batas Maritim di Istana Negara, Senin lalu. Saat itu, Presiden mengatakan, "Saya menyerukan kepada Malaysia, marilah kita serius dan dengan semangat yang tinggi menyelesaikan sengketa yang tersisa. Saya lihat dengan Malaysia kurang nyata realisasinya dibandingkan dengan negara lain." Secara khusus, Presiden menyebut, dengan Singapura, Filipina, dan Timor Leste.
Malaysia tidak dapat menerima disebutkan pemerintahnya tidak serius. Reaksi Malaysia dapat dimengerti mengingat menggeneralisasi soal perbatasan antara RI dan Malaysia serta antara RI dan negara lain, itu menyederhanakan masalah. Oleh karena persoalan perbatasan RI dengan negara-negara tetangga memiliki kerumitan atau kompleksitas sendiri-sendiri, yang berbeda satu dengan yang lain.
Dengan Malaysia, penyelesaian perbatasan laut memang tidak pernah mudah. Persoalannya, Indonesia mengklaim semua wilayah kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda menjadi wilayah Indonesia. Sementara Malaysia mengklaim semua wilayah kekuasaan pemerintahan kolonial Inggris sebagai wilayah Malaysia. Persoalan muncul ketika peta yang digunakan Indonesia (Peta Belanda) dan Malaysia (Peta Inggris) berbeda. Di beberapa wilayah terjadi tumpang tindih klaim.
Bahkan, dalam suatu latihan militer gabungan RI-Malaysia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sempat terjadi insiden yang mengakibatkan beberapa personel TNI tewas karena peta yang digunakan kedua negara berbeda.
Itu sebabnya, penyelesaian sengketa wilayah antara RI dan Malaysia selalu memakan waktu yang lama. Berlarut-larutnya penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan membuat pada akhirnya Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membawa sengketa itu ke Mahkamah Internasional. Dan, Mahkamah Internasional memutuskan kedua pulau tersebut milik Malaysia.
Repotnya, sengketa wilayah dengan Malaysia masih ada di beberapa titik, salah satunya wilayah perbatasan di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang sempat diributkan Indonesia, akhir Mei lalu, karena Malaysia membangun rambu suar di sana.
Adalah penting bagi Pemerintah Indonesia, siapa pun presidennya, untuk memahami bahwa penyelesaian perbatasan laut dengan Malaysia tidak mudah dan memerlukan waktu yang lama.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009607822
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar