Pernyataan tersebut menanggapi perkembangan politik terakhir. Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai mayoritas di DPR dan didukung Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera mengisi semua kursi pimpinan DPR. Diperkirakan KMP juga akan mengisi semua posisi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Keadaan itu berbarengan dengan jatuhnya harga saham di bursa-bursa Asia, rencana penghentian stimulus fiskal bank sentral Amerika Serikat, dan kinerja ekonomi Jerman yang tidak sesuai dengan harapan. Indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia melemah ke titik terendah dalam tiga bulan terakhir ke aras 4.949,36, Jumat sore. Begitu pula nilai tukar rupiah menjadi Rp 12.177 per dollar AS.
Sebagian analis melihat ekonomi Indonesia akan membaik pada akhir tahun dan tahun depan, tetapi saat ini pusat perhatian adalah politik dalam negeri. Kekuatan saat ini seperti terbelah dua antara Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla berhadapan dengan KMP.
Joko Widodo tetap optimistis akan dapat bekerja baik meskipun tidak didukung partai mayoritas di DPR. Hal ini telah dia alami saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Optimisme tersebut sudah pada tempatnya karena pembangunan Indonesia harus berlanjut. Sudah seharusnya pula KMP memenuhi janji sama-sama bekerja demi kepentingan rakyat.
Indonesia memiliki peluang sangat besar menjadi negara berpenghasilan menengah-atas. Indonesia saat ini memiliki bonus demografi, kelas menengah yang terus bertumbuh, dan sumber daya alam melimpah.
Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila syarat untuk tumbuh dipenuhi. Sasaran pemerintahan baru agar ekonomi tumbuh 7 persen mensyaratkan investasi untuk infrastruktur jalan, listrik, pelabuhan, dan bandara. Juga terjadi transformasi ekonomi dari mengandalkan pertumbuhan pada mineral dan hasil alam mentah menjadi ekspor barang olahan dan barang manufaktur serta menumbuhkan industri bahan baku antara untuk mengurangi impor dan defisit transaksi berjalan.
Dukungan kepada pemerintah harus diberikan untuk pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan dialihkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui pemberian akses yang adil terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas bagi setiap warga negara. Begitu juga pemberantasan korupsi yang menggerogoti keuangan negara.
Pekerjaan besar tersebut hanya dapat terlaksana apabila mendapat dukungan semua pemangku kepentingan, terutama DPR yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kepentingan kelompok dan ego para pemimpin seharusnya dapat ditekan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009273953
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar