Belum adanya konsep yang jelas, masuk akal jika para pegiat, praktisi, pemerhati, bahkan pendidik skeptis. Apalagi yang lebih banyak dibicarakan strukturnya, tanpa pemahaman detail di lapangan, masuk akal muncul pertanyaan: apakah tidak berlebihan? Apakah tidak tumpang tindih? Apakah itu termasuk persoalan yang mendesak?

Kejelasan konsep itu di antaranya menjawab empat pertanyaan informatif sekaligus kritis. Pertama, kalau selama ini keluarga merupakan ranah pendidikan afeksi, sekolah ranah kognitif, dan lingkungan ranah pendidikan sosial, apakah dengan direktorat baru yang langsung terjun ke dalam tiga ranah itu tidak terjadi tumpang tindih?

Kedua, ketika selama ini sudah ada beberapa kementerian lain yang memberikan perhatian pada pengembangan ranah keluarga dan ranah lingkungan sosial, apakah keinginan terjun langsung ke sana justru tidak dicurigai masuk ke "dapur rumah tangga orang"?

Ketiga, apakah tidak jauh lebih baik Kemdikbud mengefektifkan pusat-pusat kegiatan sukarela dan institusi yang sudah ada sebagai wujud komitmen masyarakat?

Idealisasi orangtua (bapak-ibu) sebagai pendidik pertama di antaranya lewat keterlibatan dalam Komite Sekolah, apakah tidak lebih efisien peranan mereka ditingkatkan dengan program-program penyadaran bersama kementerian lain?

Kalau selama ini semakin banyak orangtua merasa terlibat dalam Komite Sekolah yang lebih banyak berurusan dengan penambahan fasilitas, apakah peningkatan komitmen atau koordinasinya bisa diurus sendirian oleh direktorat yang konon akan bernama Direktorat Keayahbundaan itu?

Keempat, apakah penyadaran bersama tentang tugas orangtua, dalam konteks pendidikan anak pun, tidak lebih efektif Kemdikbud bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah lain, bahkan juga dengan lembaga swasta? Mengapa tidak menyelesaikan sejumlah persoalan yang mendesak lebih dulu?

Mengapa tidak mengefektifkan Komite Sekolah yang berjenjang ke tingkat Dewan Pendidikan Nasional? Dewan itulah yang merencanakan dan membuat modul atau semacam parent tool kit, dan bukan direktorat baru.

Dengan anggaran pembentukan direktorat baru sebesar Rp 400 miliar, berikut penambahan karyawan baru, rencana itu rasanya perlu dikaji lebih jauh. Perlu juga dikaji, apakah ini sebuah terobosan yang mendesak direalisasikan dari sekian prioritas lainnya?

Sumber: ‎http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000011839829