Wakil Presiden Jusuf Kalla memunculkan opsi baru, salah satunya adalah merevisi Surat Keputusan (SK) Menpora tanggal 17 April 2015 tentang sanksi administrasi yang membekukan PSSI. Namun, Menpora Imam Nahrawi masih mau mengkaji lebih lanjut opsi tersebut.
Imam menyebut beberapa opsi antara lain tetap mempertahankan SK Menpora terkait pembekuan PSSI, mencabutnya atau merevisi SK tersebut dengan memperkuat tim transisi melalui pemberian kewenangan yang lebih untuk mengawasi PSSI secara profesional.
Munculnya SK Menpora tidak terlepas dari temuan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) bahwa sebagian besar klub yang tergabung di Liga Super Indonesia (ISL) tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan FIFA. Jika merujuk pada ketentuan FIFA, hanya ada empat klub yang boleh bertanding di ajang ISL.
Setelah mempertimbangkan berbagai masukan, BOPI merekomendasikan kepada Menpora untuk mengizinkan 16 klub yang boleh ikut ISL. Dua klub, Persebaya Surabaya dan Arema Cronos Malang, tidak diizinkan ikut karena konflik kepemilikan.
Menpora sempat dikejutkan oleh surat dari Sekjen FIFA Jerome Valcke yang meminta Menpora menghentikan intervensi terhadap PSSI, khususnya terkait pelarangan Arema dan Persebaya. Namun, surat tersebut justru disayangkan General Manager Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) Valentino Simanjuntak.
Tanpa meminta izin Menpora, PSSI menggelar ISL dengan mengikutsertakan dua klub yang dianggap bermasalah. PSSI tetap ngotot menyertakan kedua klub tersebut, hingga akhirnya Menpora mengeluarkan tiga kali surat peringatan kepada PSSI untuk mematuhi keputusan BOPI, yakni ISL digelar dengan 16 klub.
Bukannya menjawab surat peringatan, PSSI malah menghentikan kompetisi ISL tanpa alasan jelas dan keluarlah SK Menpora Nomor 01307 yang menyatakan, pemerintah tidak mengakui seluruh kegiatan PSSI.
Sejak saat itu, muncul polemik di masyarakat. Apalagi, PSSI mencoba melibatkan politisi dalam masalah ini, antara lain PSSI menemui DPR untuk mencari dukungan agar pembekuan dicabut. Namun, Presiden Joko Widodo mendukung apa pun keputusan Menpora.
Ketegasan dalam menyelesaikan masalah sepak bola amat diperlukan di tengah tuntutan prestasi yang makin nyaring disuarakan. Pembenahan menyeluruh, tidak hanya menyangkut pengurus PSSI dan klub, tetapi juga sarana dan prasarana serta penonton, harus terus dilakukan jika kita ingin melihat prestasi sepak bola berlangsung kontinu. Namun, pada saat yang sama, tentunya kita juga tidak boleh mengabaikan kehidupan orang-orang yang terkena dampak dari dihentikannya ISL.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Mei 2015, di halaman 6 dengan judul "Hindarkan Bola dari Politik".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar