Aktivis HAM menyebut pencari suaka itu dijadikan kelinci percobaan dari proyek Australia-Kamboja terkait isu pengungsi. Berdasarkan perjanjian yang disepakati Australia dan Kamboja sembilan bulan lalu, Kamboja akan menerima imbalan 31 juta dollar Australia (sekitar Rp 310 miliar) selama empat tahun.
Keempat pencari suaka gelombang pertama itu terdiri dari tiga laki-laki dan satu perempuan. Tiga asal Iran dan satu lagi asal Rohingya. Sebelumnya, mereka tinggal bersama 677 pencari suaka lain di penampungan di Nauru.
Di Kamboja, mereka akan ditempatkan di sebuah rumah khusus. Di sana, mereka akan mengikuti pengajaran bahasa dan pengenalan budaya lokal. Setelah itu, mereka akan diintegrasikan dengan masyarakat setempat. "Kami berharap mereka berhasil. Tidak ada diskriminasi di Kamboja, termasuk bagi pendatang baru, untuk bersama-sama membangun negara," kata juru bicara Pemerintah Kamboja, Phay Siphan.
Kritik dari aktivis HAM muncul karena menganggap Kamboja tidak layak dijadikan tempat untuk menampung pencari suaka. Selain miskin, Kamboja juga memiliki banyak catatan terkait HAM. Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa penilaian itu didasarkan pada anggapan, atau persepsi, yang bisa saja keliru. Kamboja perlu diberi kesempatan untuk membuktikan, negaranya layak menerima pencari suaka.
Australia berada dalam posisi yang serba sulit. Menerima semua pencari suaka yang datang ke negaranya itu mustahil karena jumlahnya terlalu banyak. Dan, semakin banyak yang diterima, semakin banyak yang akan tertarik untuk datang. Itu sebabnya, sejak Perdana Menteri Tony Abbott terpilih pada 2013, Australia mengambil sikap tegas terhadap pencari suaka, antara lain memaksa perahu mereka berputar balik, menahan, atau mendaratkannya ke tempat penampungan di Pulau Manu, Papua Niugini, atau pulau kecil di Nauru.
Abbott tidak mau begitu saja tunduk pada tekanan aktivis dan lembaga HAM internasional. Oleh karena pada akhirnya, Australia sendirilah yang harus menanggung semuanya. Padahal, tidak semua pencari suaka meninggalkan negara asalnya karena hidupnya terancam.
Bagaimanapun, masalah pencari suaka adalah masalah besar yang tidak bisa ditangani sendiri oleh Australia, perlu kerja sama dari negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangganya. Dalam kaitan itulah kita memuji langkah Pemerintah Indonesia yang bersedia menampung sementara imigran Rohingya sebelum ditempatkan di negara ketiga.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Juni 2015, di halaman 6 dengan judul "Penempatan di Kamboja Tuai Kritik".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar