Mengapa demikian? Oleh karena tidak bisa kita mungkiri bahwa semua hubungan antarnegara pada akhirnya berujung pada hitung-hitungan ekonomi. Misalnya, sering muncul pertanyaan berapa total investasi asing (PMA) tahun ini di Indonesia. Dengan kata lain, kinerja diplomasi pun, antara lain, dihitung dari pencapaian sasaran ekonomi, selain tentu soft power serta kapasitas Indonesia dalam memengaruhi penanganan isu-isu strategis regional dan global. Penanganan isu-isu global memerlukan atensi dan seni tersendiri.
Dalam konteks inilah kiranya kita melihat penunjukan sejumlah menteri oleh Presiden Joko Widodo sebagai penghubung dengan negara-negara di dunia untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul, terutama di bidang investasi. Tujuan penunjukan ini adalah meningkatkan kerja sama Indonesia dengan negara-negara lain dan meningkatkan investasi di berbagai bidang.
Memang peningkatan investasi dan nilai ekspor merupakan alat ukur nyata keberhasilan diplomasi ekonomi. Selain itu, dalam diplomasi ekonomi harus ada keselarasan antara upaya penetrasi pasar luar negeri dan menarik investasi asing.
Para menteri yang ditunjuk diharapkan dapat menindaklanjuti atau mengonkretkan kerja sama investasi dengan negara yang sudah memiliki komitmen. Dengan demikian, semua kerja sama tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan konkret.
Jika demikian tujuannya, kebijakan yang diambil Presiden tersebut baik. Sebab, tidak jarang kita mendengar bahwa dalam sebuah kunjungan pemimpin negeri ini di masa lalu telah ditandatangani kesepakatan bersama atau memorandum kesalingmengertian antara pejabat negeri ini dan pejabat negara yang dikunjungi, tetapi tidak jelas tindak lanjutnya. Berhenti dengan tanda tangan.
Tentu kita berharap tidak akan terjadi tumpang tindih dengan tugas dan kewenangan Kementerian Luar Negeri meskipun sudah ditegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri tetaplah dirigen dalam pelaksanaan politik luar negeri. Selain itu, penegasan dan penguatan koordinasi internal pemerintah, kiranya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta serta masyarakat sangatlah penting untuk terus ditingkatkan.
Dengan demikian, diplomasi ekonomi benar-benar dapat menopang usaha pemerintah untuk menciptakan perekonomian nasional yang kuat, lebih mandiri, dan kompetitif di tengah persaingan global yang demikian kuat, keras, dan nyata. Bukankah pelaksanaan diplomasi di negara mana pun selalu diperuntukkan bagi kepentingan nasional. Itu yang harus diwujudkan.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 November 2015, di halaman 6 dengan judul "Diplomasi Ekonomi Indonesia".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar