Selasa (22/3) sekitar pukul 15.00, ayah saya datang ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Tangerang karena tiba-tiba sulit menelan dan lengan kanannya lemas. Ia curiga itu tanda-tanda stroke, yang pernah dua kali menyerangnya.
Namun, dokter jaga justru menyuruh ayah saya pulang karena kondisinya dianggap tidak gawat dan saat itu tak ada dokter spesialis saraf. Ayah juga disarankan berkonsultasi dengan dokter saraf di rumah sakit swasta saja.
Di rumah, kondisi ayah makin parah. Ia sama sekali tidak bisa minum dan menelan makanan. Lengannya makin lemah. Ia kembali diantar ke IGD RSUD Tangerang. Namun, sejak tiba pukul 19.30 hingga saya menyusul tiga jam kemudian, tidak ada tindakan. Setahu saya pasien stroke sebaiknya ditangani sebelum enam jam sejak serangan.
Alasan belum adanya tindakan karena dokter belum mengecek statusnya. Setelah didesak, baru dokter mengecek status ayah saya, yang diteruskan perawat dengan memberi infus, merekam jantung (elektrokardiogram, EKG), cek laboratorium, dan CT (Computerized Tomography) scan.
Namun, setelah itu ayah saya diminta lagi menunggu dokter penanggung jawab ruangan, yang hingga pukul 06.00 tidak dapat dihubungi. Ayah harus menunggu lagi untuk mendapatkan obat dan pindah ke kamar perawatan.
Akibat penanganan yang bertele-tele, kondisi ayah makin buruk. Atas saran dokter spesialis saraf, kami memindahkan ayah ke RS swasta untuk mendapat tindakan Digital Substraction Angiography (DSA), untuk melihat kondisi pembuluh darah di otak. Menurut dokter yang menangani ayah di RS ini, jika ditangani dalam 4,5 jam pertama setelah serangan, kondisinya mungkin tidak seburuk ini.
Saya sangat kecewa kepada RSUD Tangerang dan para petugas medisnya dalam melayani pasien, terutama peserta BPJS Kesehatan. Mengapa mereka tidak peduli kepada pasien yang memercayakan nyawanya kepada mereka? Padahal, di dinding IGD terpampang moto RSUD Tangerang: "Memberikan Pelayanan Melebihi Harapan Pelanggan".
AMANDA
JL AKASIA, KOTA BUMI, PASAR KEMIS, TANGERANG
Blok Masela di Maluku Barat Daya
Dalam tulisan Tajuk Rencana Kompas,Senin (28/3), yang berjudul "Blok Masela Sudah Diputus", pada kalimat kedua terakhir tertulis, "Namun yang juga tak kalah penting adalah komunikasi dengan pemerintah lokal di Maluku Tenggara Barat..."
Penyebutan nama daerah Maluku Tenggara Barat adalah salah. Nama yang benar adalah Maluku Barat Daya dan Blok Masela berlokasi di perairan Pulau Marsela, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
Pulau Marsela dan Pulau Babar di wilayah kabupaten itu letaknya sangat dekat dengan Blok Masela, hanya 15 menit dengan motor tempel atauspeedboat. Pulau Babar relatif luas, hampir sama dengan Pulau Buru, juga di Provinsi Maluku.
JUSUF SALAKORY
KEPALA PERWAKILAN
PEMDA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DI JAKARTA JALAN KEBON KACANG RAYA 20, JAKARTA PUSAT
Catatan Redaksi:
Terima kasih penjelasan Anda.
Tanggapan Dirjen Pajak
Sehubungan dengan surat pembaca Saudara Rahman (Kompas, 12/3) berjudul "Sikap Petugas Layanan Pajak", perkenankan kami menjelaskan.
Atas kejadian pada 29 Februari 2016 yang dikeluhkan Saudara Rahman (wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua), Kepala KPP telah memberikan teguran kepada petugas terkait dan mengevaluasi seluruh petugas tempat pelayanan terpadu.
Pihak KPP telah bertemu dengan wajib pajak dan menyampaikan permohonan maaf dan upaya membantu menyelesaikan permasalahan wajib pajak. Wajib pajak juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan mengungkapkan bahwa yang bersangkutan hanya ingin memberi masukan.
Pihak KPP telah menjelaskan kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan siap membantu apabila wajib pajak kesulitan dalam laporan SPT Tahunan.
Wajib pajak menerima penjelasan kami dan berterima kasih atas perhatian pihak KPP.
MEKAR SATRIA UTAMA
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DIRJEN PAJAK
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 April 2016, di halaman 7 dengan judul "Tenaga Medis Kurang Tanggap".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar