Indra Tranggono (Kompas, 16 April 2016) dan Wisnubroto BK (Kompas, 10 Mei 2016) membicarakan pemakaian kata aku dan saya. Keduanya menghubungkannya dengan etiket.
Pada hemat saya, masalahnya bukan bahasa santun. Sepanjang pengenalan dan pemahamanku tentang bahasa Indonesia, hanya aku yang merupakan pronomina persona pertama tunggal asli dan benar. Penggantian aku menjadisaya (sahaya) terjadi pada masa kejayaan feodalisme di Nusantara. Lama-lama pemakaian saya terbiasa dan akhirnya diperlakukan sebagai pronomina persona pertama tunggal. Demikian juga hamba. Kedua kata itu dibakukan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai demikian.
Demikianlah kata aku dimuliakan sehingga rakyat biasa dianggap tak pantas, tak sopan, dan angkuh memakainya. Kemudian memakai katasaya pun dirasa tak baik karena dianggap kelancangan egoistis penutur. Kata sayakemudian diganti dengan nama penutur. Terjadilah kerancuan bertutur dalam bahasa Indonesia.
Sebagai contoh, jika seseorang bernama Sana berkata, "Jika Sana menggelapkan satu rupiah pun uang negara, gantung Sana di Lapangan Banteng." Kalimat itu membingungkan. Siapa sebenarnya yang disangkakan menggelapkan uang negara?
Mungkin maksud Sana penutur, dia sendiri, yang jika benar menggelapkan uang negara, bersedia digantung. Jika memang demikian maksudnya, dia seharusnya berkata, "Jika aku (saya) menggelapkan satu rupiah pun uang negara, gantung aku (saya) di Lapangan Banteng."
Namun, menurut tata bahasa yang benar, tentunya ada Sana lain, bukan Sana penutur yang, jika benar menggelapkan uang negara, agar digantung.
MIKA PANUSUNAN LUMBANTOBING
JALAN CUMI-CUMI, RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR
Kontribusi Tiga Duta Besar
Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemuatan artikel opini berjudul "NAFTA, Setelah 20 Tahun" di harian Kompas(Sabtu, 9 Juli 2016), halaman 7.
Perlu diketahui bahwa saya menulis artikel opini tersebut bersama dengan dua duta besar lain, yaitu Duta Besar Kanada untuk Indonesia Donald Bobiash dan Duta Besar Meksiko untuk Indonesia Federico Salas. Namun sayangnya, nama kedua dubes tersebut tidak tercantum sebagai penulis.
Untuk itu, melalui surat pembaca ini, perkenankan saya memperbaiki kekurangan tersebut dengan memberikan penghargaan yang tinggi kepada kedua duta besar tersebut atas kontribusi dan dukungan mereka dalam penulisan artikel opini tersebut.
Terima kasih dan salam hormat saya.
ROBERT BLAKE, DUTA BESAR AS UNTUK INDONESIA
Catatan Redaksi:
Seperti yang telah diinformasikan, Redaksi Kompas hanya memuat artikel yang ditulis oleh satu orang penulis.
Tunjangan Sertifikasi
Saya telah menjadi guru honorer sejak Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Somba Opu didirikan pada tahun 1984-1985. Kini namanya menjadi SMKN 2 Somba Opu Sungguminasa Kabupaten Gowa.
Saya juga diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) 1989. Nomor induk pegawai (NIP) terakhir 195509081989031005. Saya pensiun pada 8 September 2015 dengan masa pengabdian 26 tahun 6 bulan.
Namun, pembayaran tunjangan sertifikasi saya berakhir pada Juli 2015 sebab pada data operator ditulis saya lahir 9 Agustus 1955. Akibat kekeliruan terbalik memasukkan angka tanggal dan bulan tersebut, saya dirugikan Rp 3.373.055.00.
Pada Februari 2016, saya mengambil Surat Keputusan (SK) Pensiun di Kabupaten Gowa. SK pensiun tertanggal 8 September 2015. Surat itu betul, karena berdasar pada tanggal kelahiran yang sesungguhnya.
Maka saya pun kembali melapor ke kantor pengurus sertifikasi. Akan tetapi, hasilnya tetap mengacu pada data kolektif pembayaran dari pusat di layar komputer bahwa saya pensiun pada 9 Agustus 2015.
Adalah hak saya untuk mempertanyakan kekhilafan ini meski kedua operator sekolah dan daerah kabupaten tak menanggapinya secara benar.
MUHAMMAD NATSIR, JALAN BAJI LMAN NOMOR 6 MAKASSAR 90223
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Juli 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar