Anak saya saat ini kuliah di Lampung. Sebagai pemegang KTP DKI Jakarta, ia mengurus pembuatan SIM di Jakarta. Namun, sudah 4-5 kali datang ke Samsat dalam rentang 1,5 tahun, ia selalu gagal. Padahal, anak saya tidak bodoh. Ia banyak mendapat nilai A di perguruan tinggi.
Rentang menjadi panjang karena anak saya baru bisa pulang ke Jakarta setiap libur semester. Anak saya sempat patah semangat untuk mengurus SIM lewat prosedur formal dan mempertanyakan, masa mau buat SIM saja harus pakai perantara? Kapan menjadi baik birokrasi di negeri ini?
Saya mengusulkan, naikkan saja biaya pembuatan SIM 100-200 persen, tetapi ada jaminan keberhasilan. Kalau perlu ada semacam kursus kilat mengenai berbagai aturan lalu lintas dan keterampilan mengemudi, yang bisa dipadukan sekalian dengan BNN untuk memahami bahaya narkoba, TNI untuk wawasan kebangsaan, dan seterusnya. Dengan demikian, setiap warga negara tidak perlu bolak-balik datang, kecuali yang mempunyai catatan khusus.
Saya menilai Polri sekarang sudah profesional. Terorisme bisa diatasi, demikian pula premanisme. Kerja sama KPK dengan Polri dalam pemberantasan korupsi juga berjalan baik. Oleh karena itu, saya sebagai warga negara mohon agar ada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan SIM.
SUCIPTO, JALAN LETJEN SUTOYO, KRAMATJATI, JAKARTA TIMUR
Penurunan Daya
Saya mengajukan penurunan daya listrik ke PLN Cabang Bulungan, Kebayoran Baru, dengan ID pelanggan 543104610981 pada 26 September 2016. Namun, sampai saat ini belum ada realisasinya. Saya sudah berkali-kali menghubungi PLN, tetapi tidak ada tanggapan.
AGUS HERIANSYAH, BOJONG KULUR, GUNUNG PUTRI, KABUPATEN BOGOR
Tanggapan Kemdikbud
Menanggapi surat Saudara Meta Febrianti, "Tunjangan Sertifikasi Guru" (1/11/2016), bersama ini kami sampaikan bahwa Sdr Meta Febrianti telah lulus sertifikasi dengan mata pelajaran Bahasa Inggris dan mengajar pada jenjang SD.
Sesuai kurikulum, pada jenjang SD tidak ada mata pelajaran Bahasa Inggris. Namun, hal ini dapat diakomodasi sebagai mata pelajaran muatan lokal sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Namun, seluruh potensi muatan lokal harus ditetapkan oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati Tangerang.
Apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat disampaikan ke Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
DIDIK SUHARDI, SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKBUD
Tanggapan Maybank
Menanggapi pengaduan Bapak Gunadi Hardjana (Kompas, 7/1) berjudul "Sulit Urus Rekening", kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami.
Dengan ini kami sampaikan bahwa bank tidak dapat memenuhi permintaan pencairan rekening tabungan almarhum orangtua karena tidak terpenuhinya syarat formal sesuai ketentuan.
ESTI NUGRAHENI, KEPALA DIVISI KOMUNIKASI PERUSAHAAN, PT BANK MAYBANK INDONESIA
Tanggapan Honda
Menanggapi keluhan Ibu Shinta Veronica (Kompas, 14/1) perihal lamanya pengembalian booking fee dari PT Auto Daya Amara selaku diler resmi Honda, kami telah menghubungi Ibu Shinta. Kami menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena miskomunikasi pada proses administrasi.
Pada 6 Januari 2016 kami telah menghubungi pelanggan dan bersepakat bahwa pengembalian akan dilakukan setelah 14 hari kerja terhitung mulai 9 Januari 2016. Uang booking fee telah diterima pada 16 Januari 2017.
Atas solusi tersebut, pelanggan menyatakan puas dan dengan demikian keluhan tersebut telah kami selesaikan.
MARJUNI SETIAWAN, SALES MANAGER HONDA PONDOK CABE, TANGERANG 15418
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 Januari 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar