Pendidikan memang bukan satu-satunya cara memberantas kemiskinan. Namun, memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, di antaranya yatim dan yatim piatu, merupakan kebijakan strategis dan mulia. Program Indonesia Pintar (PIP) tak hanya menyasar peringkat keterdidikan sebagai hak asasi, tetapi juga persyaratan sebagai bangsa yang setara, terhormat, dan bermartabat dengan bangsa-bangsa lain.
Pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) berbeda dengan bentuk bantuan langsung lainnya karena bersifat edukatif. Sebanyak 736.848 KIP bagi anak yatim dan yatim piatu, dibandingkan dengan 896.000 anak penghuni panti asuhan se-Indonesia, angka itu cukup berarti.
KIP untuk penerima usia 6-21 tahun terbagi dalam anak usia SD Rp 450.000 per tahun, SMP Rp 750.000 per tahun, SMA/SMK Rp 1 juta per tahun, dan besaran anggarannya setiap tahun Rp 10 triliun, belum apa-apa dibandingkan dengan program sistem pembelajarancomputational thinking mantan Presiden Barack Obama yang menganggarkan Rp 64 triliun.
Pembagian KIP sempat tidak lancar pada tahun-tahun sebelumnya. Reformasi birokrasi perlu dilakukan, jika perlu ada penggantian personel, agar program strategis ini terealisasi sesuai target dan perencanaan. Kerja sama Kemdikbud dan Kemendagri perlu lebih dikembangkan, apalagi setelah alih kelola SMA/SMK sejak Januari 2017. Kelambanan birokrasi tidak bisa jadi alasan. Dengan demikian, data pokok pendidikan yang akurat, transparan, dan akuntabel menjadi syarat keberhasilan PIP.
PIP lewat KIP menjadi pelengkap sekian usaha lain meningkatkan mutu SDM Indonesia, sehingga bonus demografi tidak hanya gencar diwacanakan, tetapi juga diatasi lewat berbagai upaya terprogram. Memang masih ada pendidikan informal (pendidikan dalam masyarakat), selain formal dan nonformal. Termasuk juga program bantuan sekolah (BOS) dan dana alokasi khusus (DAK), dua program yang rentan dengan kebocoran di lapangan.
Program pendidikan untuk masyarakat miskin atau yang kesulitan mendapatkan akses ke pendidikan, dalam hal ini pendidikan formal, dalam kasus Indonesia, berbeda dengan konsep pendidikan pemikir Paulo Freire. Konsep Freire dengan buku pertamanya,Pedagogy of the Oppressed, terbit 1968, lebih bersifat pendidikan melek politik, sedangkan dalam PIP lebih ke melek huruf dan melek keterampilan. Artinya melek huruf, terampil dan berkarakter sebagai hak asasi sumber daya manusia berkualitas di masa depan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar