Kita selayaknya bersyukur, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah merealisasikan amanat sila kelima Pancasila dengan pembangunan infrastruktur ke berbagai pelosok dan menyamakan harga BBM di seluruh Nusantara.
Dalam pemerintahan Presiden Jokowi pula, muncul Keppres Nomor 24 Tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Oleh karena itu, kami kecewa dengan semakin maraknya upaya menegasikan Pancasila dan kebinekaan bangsa belakangan ini.
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah conditio sine qua non atau syarat mutlak bagi kelangsungan perikehidupan berbangsa dan bernegara. Saya bersyukur pemerintah telah menggalang pertemuan dengan berbagai pemimpin agama, termasuk ulama. Meski demikian, pemerintah perlu memperluas pertemuan dengan para penganut kepercayaan dalam Himpunan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK). Demikian pula dengan masyarakat adat, yang juga belum dilibatkan. Apalagi beberapa cukup dekat lokasinya dari Ibu Kota, seperti Suku Badui Dalam dan Sunda Wiwitan.
Mari kita tinggalkan diskusi tentang penduduk asli dan tidak asli. Kenyataannya, nenek moyang kita seluruhnya adalah pendatang, hasil migrasi Homo sapiens yang masuk ke Nusantara dalam tiga gelombang: Out of Africa, kelompok Austroasiatik, dan Out of Taiwan. Kalau kita masih berkutat di soal ini, kita tinggal menunggu runtuhnya negara, seperti zaman Kerajaan Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit.
Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah langkah yang amat tepat. Bubarkan sekalian kelompok dan organisasi yang mengingkari Pancasila dan kebinekaan.
Semoga Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, juga Kementerian Hukum dan HAM, berkenan menyempurnakan lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi "Forum Komunikasi dan Konsultasi Kerukunan Antarumat Berketuhanan Yang Maha Esa" sehingga sesuai Pasal 29 Ayat 1 "Berketuhanan Yang Maha Esa". Pengurus Pusat DPP HPK hendaknya juga aktif memperkenalkan diri ke FKUB. Karena suka tidak suka, peran kaum kejawen dan aliran kebatinan juga serta dalam mendirikan bangsa dan negara ini.
Pemerintahan Presiden Jokowi yang telah mendeklarasikan gerakan "revolusi mental" dengan Nawacita, hendaknya bisa membantu mengakhiri segala bentuk perbedaan dan saling hujat, dengan mengutamakan hormat pada Pancasila, cinta bangsa, dan Tanah Air.
WIDODO PUTU PRAWIRO
Jl Cilincing Bakti, Cilincing, Jakarta Utara 14120
Salah Nama di KK
Pada 28 Desember 2016 saya mengurus kartu keluarga di Kelurahan Tajur, Kota Tangerang. Saya bermaksud memperbaiki penulisan nama saya yang salah.
Nama yang tertera Indah Utami Diahnisa sedangkan nama asli saya Indah Utami Diahrosa.
Saya membawa persyaratan, seperti akta kelahiran, KTP lama (karena KTP-el belum jadi), dan KTP ibu saya. Petugas Kelurahan Tajur yang menerima saya, langsung mengoreksi di atas foto kopi kartu keluarga menjadi Indah Utami Diahrosa dan berjanji untuk menindaklanjuti.
Namun, saat saya menerima kembali kartu keluarga setelah 14 hari kerja, masih terdapat kesalahan dalam penulisan nama saya. Sekarang tertulis Indah Sari Diahrosa.
Kesalahan juga terjadi pada kolom pekerjaan. Saya adalah pelajar/mahasiswa sedangkan di kartu keluarga dicantumkan sebagai karyawan swasta.
Mohon kerja sama pihak yang berwenang agar saya tidak harus bolak-balik mengurus kembali.
INDAH UTAMI DIAHROSA
Jalan Akasia RT 003 RW 003 Tajur, Ciledug, Tangerang, Banten
KA Bandara
Kereta bandara yang menghubungkan Stasiun Sudirman -Bandara Soekarno-Hatta akan beroperasi pada Juli 2017 (Kompas, 12/4).
Keberangkatan kereta setiap jam dengan lama perjalanan 30 menit. Tarif diperkirakan Rp 100.000-Rp 150.000. Apa tidak kemahalan?
Di Singapura, naik subway dari Bandara Changi ke Stasiun Orchard Rp 25.000. Di Bangkok, naik kereta dari Bandara Suvarnabhumi ke Stasiun Makkasan Rp 14.000. Kereta ini berangkat hampir setiap 10 menit, pada 05.00-24.00 dengan jangka waktu sekitar 25 menit.
DIANA SYAFIITRI
Jl Kenari, Salemba, Jakarta Pusat
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Mei 2017, di halaman 7 dengan judul "Kembalikan Pancasila-ku".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar