AP PHOTO/VINCENT THIAN

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Kardus berisi barang berharga disita dari properti yang terkait mantan PM Malaysia Najib Razak. Uang tunai dalam jumlah besar ikut disita oleh petugas.

Penggeledahan dan penyitaan berlangsung sejak Rabu hingga Jumat kemarin. Dari semula orang paling kuat di Malaysia yang bisa mencopot pejabat tinggi lembaga penegakan hukum, Najib kini tak dapat berbuat apa-apa saat kediamannya digeledah dan barang-barang milik dia serta istrinya disita.

Penyitaan berlangsung dalam waktu kurang dari dua pekan setelah pemungutan suara pemilu Malaysia, tanggal 9 Mei. Saat itu, koalisi Pakatan Harapan, yang dipimpin mantan PM Malaysia sekaligus mentor Najib, yakni Mahathir Mohamad, tampil sebagai pemenang. Adapun Barisan Nasional yang dipimpin Najib kalah setelah selama lebih dari enam dekade koalisi itu memegang kekuasaan. Kekalahan Najib ditengarai disebabkan antara lain oleh mencuatnya kasus korupsi dana milik perusahaan negara 1MDB. Meski Najib membantahnya, aparat hukum sejumlah negara lain terus menyelidiki perkara itu.

Beberapa hari setelah pemungutan suara, muncul kabar di media sosial bahwa Najib hendak berlibur ke luar negeri. Imigrasi Malaysia mengambil langkah cepat, mengeluarkan larangan bagi Najib dan istrinya pergi ke luar negeri. PM Malaysia Mahathir Mohamad mengakui larangan ke luar negeri terhadap Najib dilakukan demi penegakan hukum.

Tindakan cepat yang dilakukan pemerintah baru Malaysia dapat dipahami. Untuk menuntaskan kasus korupsi, petugas perlu memastikan tak ada alat bukti yang hilang, meskipun Najib telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan aparat dalam penanganan kasus hukum.

Selain itu, tindakan cepat dan tegas diperlukan untuk memperlihatkan kepada publik bahwa pemerintahan yang baru terbentuk serius dalam penanganan kasus korupsi. Kemenangan Pakatan Harapan tak bisa dibantah juga dipengaruhi oleh kekecewaan publik terhadap kasus korupsi dana 1MDB yang menyeret-nyeret nama Najib. Karena itu, Mahathir dan jajaran di bawahnya harus bisa menunjukkan bahwa isu korupsi 1MDB tidak hanya berhenti sebagai materi orasi kampanye, tetapi juga sungguh-sungguh menjadi perhatian utama mereka yang kemudian berujung pada tindakan hukum konkret.