Jatah Kursi Tambahan Pimpinan MPR – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah (kiri) yang ditunjuk partainya untuk menduduki kursi tambahan pimpinan MPR mendapat ucapan selamat dari para pimpinan MPR (dari kanan ke kiri) Oesman Sapta, Evert Ernest Mangindaan, dan Zulkifli Hasan saat mengikuti Rapat Gabungan Pimpinan MPR Bersama Pimpinan Fraksi DPR dan Pimpinan Kelompok DPD di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3). Rapat gabungan tersebut membahas penambahan tiga kursi pimpinan MPR usai pemberlakuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Seperti teori KC Wheare yang menyebut konstitusi merupakan resultante dari kepentingan seluruh warga bangsa, maka, dengan kata lain, hukum merupakan produk politik.
Mahfud MD kemudian menegaskan hukum, termasuk konstitusi, dihasilkan bukan karena pertimbangan benar-salah dan baik-buruk, tetapi karena kesepakatan dari para pembuatnya. Jadi perumusan maupun perubahan sebuah konstitusi bergantung pada lembaga yang berhak mengubah dan menetapkannya.
Untuk kasus Indonesia, otoritas ada pada MPR yang sebagian besar, yakni 575 orang, terdiri dari anggota DPR dan selebihnya (136 orang) adalah anggota DPD. Karena itu, posisi DPR dominan. Realitas politiknya, seluruh fraksi di DPR yang otomatis ada di MPR bergantung pada arahan partai. Fraksi yang merupakan kepanjangan tangan partai pasti dipantau pemimpin, lebih ekstrem lagi dikendalikan ketua umum masing-masing.
Jika saat ini hangat lagi wacana amendemen UUD 1945, khususnya untuk reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pada akhirnya keputusan bergantung pada para pemimpin partai, misalnya menyangkut perlunya amendemen atau tidak.
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara UII Moh. Mahfud MD (kedua kanan) bersama Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (kanan), Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini (tengah), serta Pengamat Politik Yudi Latif (kedua kiri) menjadi pembicara dalam diskusi membahas GBHN pascareformasi, Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Jadi perumusan maupun perubahan sebuah konstitusi bergantung pada lembaga yang berhak mengubah dan menetapkannya.
Amendemen hanya bisa diusulkan oleh lebih dari sepertiga anggota MPR. Jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengambil prakarsa untuk mengusulkan amandemen terbatas pada memberi kewenangan lagi pada MPR untuk menetapkan GBHN, langkahnya tinggal mengajak anggota dari fraksi lain atau kelompok DPD di MPR hingga minimal memperoleh dukungan sebanyak 238 anggota.
Dengan komposisi anggota MPR 2019-2024 yakni PDI-P 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi, maka PDI-P mempunyai beberapa pilihan. Pertama, minimal harus mengajak dua partai besar, Golkar dan Gerindra. Atau dengan Golkar atau Gerindra, ditambah dengan partai yang lain. Atau cukup dengan kelompok DPD.
Hampir semua fraksi dan DPD di MPR tidak keberatan melakukan amendemen dengan mengembalikan kewenangan MPR menetapkan GBHN. Hanya persoalannya apakah fraksi atau kelompok DPD sepakat jika agenda amendemen hanya terbatas untuk itu, atau masing-masing punya tambahan agenda yang lain. DPD pasti akan menitipkan agenda untuk memperkuat kewenangannya.
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Politik pendukung Koalisi Indonesia Kerja antara lain (tampak dalam foto) Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat mendeklarasikan calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo dalam pertemuan koalisi pendukung di Jakarta, Kamis (9/8/2018). Joko Widodo menunjuk Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019.
Hampir semua fraksi dan DPD di MPR tidak keberatan melakukan amendemen dengan mengembalikan kewenangan MPR menetapkan GBHN.
Memilih agenda
Dalam memilih agenda pun kembali ke kesepakatan para pemimpin partai yang mempunyai fraksi di DPR/MPR. Tanpa mengecilkan peran DPD, jika para ketua umum partai sepakat, agenda apa pun bisa diloloskan.
Dari peta posisi partai-partai, setidaknya yang tecermin sepanjang pembahasan di MPR 2014-2019, walaupun tak bulat sempurna, agenda yang disepakati bisa dikelompokkan dalam lima kawasan besar.
Pertama, revitalisasi Pancasila dan penegasannya sebagai dasar dan ideologi negara serta posisinya sebagai sumber tertib hukum. Kedua, reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN. Ketiga, penataan lembaga MPR. Keempat, penataan lembaga DPD RI. Dan kelima, penataan lembaga kekuasaan kehakiman.
Dari kelima agenda tersebut, memang reformulasi GBHN, dengan sekaligus memberi kewenangan pada MPR untuk menetapkannya, menjadi pilihan terbanyak fraksi-fraksi dengan segala variannya.
Suasana rapat kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan sejumlah pihak untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019). Hadir pada rapat kerja tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Polri Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Tjahjono, perwakilan dari BIN, dan Kejaksaan Agung.
Tanpa mengecilkan peran DPD, jika para ketua umum partai sepakat, agenda apa pun bisa diloloskan.
Jika usul amendemen sudah memenuhi syarat secara prosedural, termasuk agendanya disepakati, maka ini sekaligus menjawab pro-kontra mengenai istilah terbatas. Terbatas bukan kehendak dari satu atau beberapa fraksi, termasuk kelompok DPD, namun terbatas karena pengusul harus menyebut bagian yang ingin diubah, bagaimana bunyi perubahannya, dan apa argumentasinya.
Jika yang disepakati hanya terbatas soal GBHN dan pengembalian wewenang MPR untuk menetapkannya, maka itulah yang akan dibahas. Tidak dimungkinkan muncul agenda baru selama pembahasan. Karena itu, trauma Kotak Pandora, yang akan menyebabkan agenda amendemen bisa melenceng ke mana-mana, secara yuridis konstitusional tidak dimungkinkan dan tak perlu dikhawatirkan.
Dalam konteks usul amendemen UUD untuk pengembalian GBHN oleh Fraksi PDI-P, sebenarnya bukan hanya karena rekomendasi Kongres PDI-P di Bali belum lama ini. Rakernas PDI-P pada Januari 2016 sudah mengambil keputusan untuk mengadopsi gagasan Megawati Soekarnoputri tersebut.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rabu (24/7/2019), di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta.
Jika yang disepakati hanya terbatas soal GBHN dan pengembalian wewenang MPR untuk menetapkannya, maka itulah yang akan dibahas. Tidak dimungkinkan muncul agenda baru selama pembahasan.
Dalam berbagai kesempatan Megawati mengemukakan bahwa MPR merupakan lembaga negara yang memang khas Indonesia, yang didesain oleh para bapak bangsa sebagai model yang berbeda dari sistem yang sudah dikenal pada waktu itu, yakni sistem komunis atau sistem liberal, karena itu kewenangannya tidak boleh disejajarkan dengan lembaga negara yang lain.
Semua fraksi di MPR 2014-2019 sepakat mempertimbangkan kemungkinan reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN. Ini tecermin dari laporan Badan Pengkajian MPR yang sudah disampaikan dalam rapat gabungan 22 Agustus 2016.
Isyarat itu sebelumnya juga telah disampaikan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada saat Sidang Tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2016, bahkan kemudian disambut baik oleh Presiden Joko Widodo. Diungkapkan bahwa dibutuhkan haluan negara untuk mengelola negara yang besar dan heterogen ini.
Hanya, keinginan untuk menjadikan pengembalian haluan negara tersebut sebagai amendemen yang terbatas belum memperoleh kesepakatan yang bulat.
Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka Sidang Tahunan MPR dengan agenda tunggal Pidato Presiden Joko Widodo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8). Sidang tahunan dihadiri 401 anggota dari total 689 anggota MPR.
Semua fraksi di MPR 2014-2019 sepakat mempertimbangkan kemungkinan reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN.
Konstelasi politik baru
Setelah agenda disepakati, dan pengusulan formal dilakukan, untuk memutuskan kuorum sidang paripurna harus dihadiri minimal dua per tiga anggota MPR. Sedangkan untuk mengambil keputusan, setidaknya disetujui 50 persen plus satu dari anggota yang hadir. Dari proses pengambilan keputusan ini ujungnya juga kembali pada pemimpin partai.
Pertama, agenda hanya tunggal mengindikasikan kalau sejak awal usul amendemen tanpa konflik yang keras sehingga lebih mudah mencapai kesepakatan. Atau bisa saja paket usulannya tunggal karena yang lain menganggap usul tersebut kurang relevan. Bisa usul tidak tunggal karena secara teori bisa muncul dua paket usulan yang berbeda.
Keputusannya bisa kompromi, artinya semua paket diterima. Atau, berhadap-hadapan sehingga akhirnya semua usulan tidak bisa sampai pada kesepakatan untuk diputuskan.
Dari proses pengambilan keputusan ini ujungnya juga kembali pada pemimpin partai.
Pertanyaannya, bagaimana kemungkinan dilakukan amendemen pada MPR 2019-2024. Mengapa PDI-P tidak berhasil memengaruhi fraksi-fraksi lain untuk meloloskan amendemen terbatas itu pada periode 2014-2019. Bahkan, walaupun oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan sudah diumumkan mengenai panitia ad hoc yang akan membahas reformulasi GBHN dan diketuai oleh Ahmad Basarah, wakil ketua MPR dari PDI-P, pada 16 Agustus 2018.
Sekarang PDI-P cukup bersemangat melanjutkan perjuangan mengembalikan GBHN dan memperkuat MPR. Mungkin strategi perlu diperbaiki, dan segala kemungkinan diperhitungkan.
Posisi presiden sebagai pemimpin tertinggi eksekutif yang akan menjadi salah satu, bahkan mungkin yang terpenting. Obyek pengaturan konstitusi juga perlu dipertimbangkan. Meski secara konstitusional tak punya kewenangan untuk berperan secara langsung, secara politis pasti Presiden punya pengaruh cukup besar.
Diskusi membahas rencana amandemen terbatas UUD 1945, di Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Sekarang PDI-P cukup bersemangat melanjutkan perjuangan mengembalikan GBHN dan memperkuat MPR.
Pertama, partai-partai pasti banyak yang berkepentingan terhadap posisi presiden sehingga apa pun yang menjadi kepentingan presiden pasti menjadi pertimbangan partai-partai, terutama yang secara politis pendukung presiden pasti mendengar apa yang dikehendaki oleh presiden.
Kemungkinan kedua, presiden yang secara tidak langsung menjadi pemimpin koalisi yang mendukungnya sehingga kalau mau bisa secara langsung meminta dukungan pada partai -partai agar aspirasinya dipertimbangkan.
Kesimpulannya, sebagai market leader dalam penataan sistem ketatanegaraan dengan memperkuat MPR dan mengembalikan GBHN, PDI-P harus piawai mengelola situasi politik, yang kelihatannya juga mulai bergeser dari situasi 2014-2019. Mungkin PDI-P yang memperjuangkan agenda tunggal atau terbatas dalam amendemen juga terpaksa harus menenggang agenda lain, asal tidak ekstrem, misalnya sampai mengembalikan pemilihan presiden ke MPR.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Ketua DPD PDI-P I Wayan Koster (kiri) dan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat memberikan keterangan dalam konferensi pers menjelang pelaksanaan Kongres V PDI-P di Grand Inna Bali Beach Hotel, Bali, Rabu (7/8/2019). Kongres V PDI-P akan dibuka pada Kamis (8/8/2019).KOMPAS/RADITYA HELABUMI07-08-2019
Kesimpulannya, sebagai market leader dalam penataan sistem ketatanegaraan dengan memperkuat MPR dan mengembalikan GBHN, PDI-P harus piawai mengelola situasi politik, yang kelihatannya juga mulai bergeser dari situasi 2014-2019.
Bola ada di Bu Mega dan Pak Jokowi, sejarah ketatanegaraan akan dibawa ke mana, dan legacy apa yang akan diwariskan pada generasi berikutnya. Tentu juga tergantung kepada respons pemilik saham besar lain atas Republik ini, yakni para ketua umum partai yang punya wakil di DPR/MPR.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar