Meneropong Indonesia
Dari tempat tinggalnya di Ohio, Amerika Serikat, Prof William Liddle dengan penuh cinta memantau kondisi Indonesia. Tahun 1962-1964 dia tinggal di Simalungun untuk penelitian sehingga ia menjadi seorang Indonesianis yang paham seluk-beluk bangsa kita. Bandingkan dengan saya, yang tahu Ohio karena teman korespondensi bahasa Inggris saya tinggal di Ohio. Pantaslah jika Liddle mendapat Anugerah Kebudayaan 2018.
Liddle menunjukkan kegundahannya dalam artikelnya "Empat Ancaman Demokrasi" (Kompas, 19/20/2019). Ia mengingatkan para pembantu Presiden Joko Widodo untuk membaca jurnal budaya dari Belanda, Bidragen tot de Taal, Land en Volkenkunde. Dalam jurnal itu ada artikel tentang gigi radikalisme yang sebenarnya sudah tak ada dalam rezim Orde Baru, justru menguat pasca-reformasi. Puncaknya saat Basuki Tjahaja Purnama kalah dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Selain itu, kata Liddle, ada radikalisme, separatisme, komunisme, dan korupsi yang mengancam demokrasi di Indonesia. Ini setelah PRRI Permesta, RMS, GAM, tinggal KKB di Papua yang masih eksis. PKI? Koit! Namun, yang paling gawat mengancam demokrasi adalah korupsi, yang justru bertumbuh makin pesat saat reformasi. Saat Orba, Budiadji KKN di bawah meja dan dihukum penjara seumur hidup.
Kini Akil Mochtar dihukum seumur hidup, sementara koruptor lain dihukum amat enteng. Padahal, skala KKN-nya bukan lagi di bawah meja, tetapi mejanya pun hilang dikorup. KPK, yang muncul pada era Reformasi untuk mengatasi semua KKN itu, sekarang terancam kemandiriannya. Bagaimana nasib KPK?
Suyadi Prawirosentono Selakopi Pasir Mulya Bogor
Paradoks
Meminjam judul di rubrik Opini Kompas (17/10/2019) oleh Budi Widianarko, "Paradoks", tepat dicuplik di sini. Paradoks, karena ada demikian banyak pendapat disampaikan oleh yang berkompeten serta berintegritas, tapi dilewatkan begitu saja oleh pengambil keputusan. Termasuk di antaranya surat dari Faisal Basri bersama 100-an pengajar ekonomi dari sejumlah perguruan tinggi, untuk segera menerbitkan Perppu KPK.
Saat ini perekonomian kita memasuki kondisi sulit akibat situasi global. Jika korupsi tak segera diatasi, potensi merembetnya risiko resesi ke Indonesia semakin besar. Pemerintah perlu membangun kebijakan politik yang mampu membangun SDM yang bersih dan berintegritas sehingga tidak korupsi.
Tidak perlu jargon mentereng seperti AI (artificial intelligence) dan era industri ke-4. Selama manusia Indonesia yang digambarkan Mochtar Lubis dan watak yang digambarkan Zainoel B Biran (Kompas, 14/10/2019) tidak diupayakan sungguh-sungguh, semua pernyataan pembangunan SDM sia-sia. Perlu segera langkah nyata Presiden dan kabinetnya.
Hadisudjono Sastrosatomo Jalan Pariaman, Pasar Manggis, Jakarta 12970
Cenderawasih
Seingat saya, semasa pemerintahan Belanda di Papua, burung cenderawasih termasuk satwa dilindungi. Maka, perburuan atas semua jenis burung cenderawasih dilarang. Yang boleh digunakan untuk hiasan, misalnya di penutup kepala, hanyalah bulunya yang panjang dan berwarna kuning. Itu diambil dari burung cenderawasih yang telah mati secara alami.
Kini yang digunakan untuk hiasan penutup kepala adalah burung cenderawasih utuh walaupun sudah mati. Hal itu mengindikasikan adanya perburuan terhadap burung itu. Jika perburuan liar itu terus dibiarkan, lambat laun burung cenderawasih di Papua akan punah. Bagaimana dengan penegakan hukum?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar