Ideal dalam arti "sesuai dengan yang dicita-citakan". Alasan Gubernur Joko Widodo disampaikan dengan lugas. Pejabat yang tak bisa mengikuti irama kerja mereka akan menerima konsekuensi pencopotan jabatan. Padahal, biasanya, dalam setiap pergantian pejabat pemerintahan selalu dengan basa-basi "sebagai hal rutin".
Kepemimpinan baru Pemprov DKI membawa harapan besar bagi warga Jakarta. Tak hanya menampilkan gaya birokrasi merakyat—katakanlah blusukan—yang jauh dari pamrih pencitraan, tapi juga blusukan sebagai bagian utuh komunikasi yang merakyat, bahan keputusan publik.
Gaya memerintah dari belakang meja mereka tinggalkan. Semula blusukan Jokowi sempat menimbulkan kekhawatiran. Namun, Jokowi-Basuki membalikkan semua. Mereka berbagi kerja dan tak saling menjegal.
Perubahan yang mereka bawakan tidak hanya slogan kampanye, tetapi kinerja sehari-hari. Tidak hanya populer berkat liputan media, tetapi juga keberanian mengambil keputusan sebagai pemimpin berkarakter. Tidak hanya obral janji, omdo-omong doang, NATO-no action talk only, tetapi cekat-ceket, get things done. Tak ada maksud mengultusindividukan Jokowi-Basuki. Catatan kritis yang disampaikan sejumlah pihak terus diperlukan tanpa lupa mengapresiasi keberhasilan. Kesigapan menangani banjir dan kebijakan kartu sehat, sekadar contoh keberhasilan.
Mengatasi banjir Jakarta di masa depan belum membuahkan hasil maksimal, masalah kemacetan belum selesai, sekadar dua contoh kritik. Namun, alokasi anggaran pendidikan Rp 12,6 triliun terbesar dari APBD 2013, langkah strategis lainnya merealisasikan program memperbaiki Jakarta.
Kepemimpinan ideal yang bersinergi dengan responsif—dalam kasus Jakarta saat ini—selain menampilkan gaya melayani, juga menuntut syarat keberanian. Keberanian dilakukan tidak oleh kuatnya jumlah pendukung, tetapi oleh keyakinan dan kredibilitas pribadi dan kompetensi sang pemimpin.
Bobot dan wilayah persoalan kepemimpinan daerah memang tak sebesar kepemimpinan nasional. Namun, kriteria dasar kepemimpinan daerah merupakan miniatur kriteria kepemimpinan nasional. Contohnya upaya pemberantasan korupsi. Niscaya tak cukup dengan memperkuat perangkat dan aparat hukum, tetapi terlaksananya prinsip fiat justitia ne pereat mundus (keadilan harus ditegakkan agar dunia tidak hancur) tanpa pandang bulu.
Prinsip bijak itu tak mudah diwujudkan, apalagi dengan dikedepankannya kepentingan politis-pragmatis-sempit dan hilangnya kredibilitas kepemimpinan karena terjerat kasus hukum. Keberhasilan kepemimpinan ideal-responsif (Jim Collins) niscaya terbuka lebar bagi pemimpin daerah dan nasional yang punya kredibilitas, kompetensi, dan keberanian berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
(Tajuk Rencana Kompas, 1 Feb 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar