Penduduk adalah salah satu modal dasar pembangunan, selain modal fisik dan modal sosial. Tanpa penduduk, tidak ada pembangunan. Sebaliknya, pembangunan pertama-tama harus untuk membangun manusia agar sejahtera, makmur, bermartabat, dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lain. Semua yang kita hadapi, yaitu isu lingkungan, kemiskinan, masalah sosial, dan pertumbuhan ekonomi, berhubungan erat dengan kependudukan.
Pengendalian jumlah penduduk adalah salah satu komponen penting kependudukan. Penduduk Indonesia—yang menurut Sensus Penduduk 2010 berjumlah 237,6 juta jiwa—berlipat dua dari jumlah tahun 1970. Lebih dari separuh penduduk tinggal di Jawa yang infrastrukturnya baik, tetapi luasnya hanya 7 persen dari daratan Indonesia.
Ketimpangan juga timbul antara kota dan desa. Migrasi ke kota membuat masalah kemacetan, kekumuhan, hingga kriminalitas. Di sisi lain, penduduk yang tertinggal di perdesaan sebagian besar tidak tamat SD dan umumnya bekerja di pertanian dan perikanan yang produktivitasnya rendah.
Secara nasional, persebaran penduduk dan tingkat sosial-ekonomi tak merata dianggap sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional. Karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk harus serius dilakukan. Indonesia pernah berhasil menurunkan jumlah penduduk, dari 2,32 persen pada 1970 menjadi 1,45 persen pada tahun 2000, tetapi naik kembali ke aras 1,49 persen sampai kini.
Pertumbuhan penduduk tak terkendali berdampak pada kualitas manusia dan daya saing Indonesia. Pendidikan 47,3 persen dari 118 juta angkatan kerja kita hanya SD dan 18,5 lulus sekolah menengah pertama. Hal itu tecermin pada lapangan pekerjaan, hampir 56 persen berada di sektor informal yang berisiko tinggi.
Pemerintah seharusnya lebih menyadari pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas 6 persen beberapa tahun terakhir, bukan hal terberi dan tidak akan berlangsung terus. Kecuali, ada langkah nyata mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitasnya melalui pendidikan dan kesehatan, termasuk perbaikan gizi.
Tanpa upaya serius, kita akan gagal mendapatkan manfaat terbesar bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2025-2030, yaitu saat jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari penduduk usia muda dan lanjut. Tanpa pengendalian jumlah penduduk, keluarga kehilangan kesempatan membiayai pendidikan serta memelihara kesehatan dan gizi keluarga, gagal menabung yang diperlukan untuk modal pembangunan, dan tak mampu bersaing di pasar kerja yang akan segera terbuka secara regional.
Kita harus bekerja sekarang karena bumi Indonesia bukan hanya punya kita, melainkan juga hak generasi mendatang.
(Tajuk Rencana Kompas, 20 April 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar