Unjuk Rasa Isu Harga BBM (Tajuk Rencana Kompas)

Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak tidak mudah diwujudkan. Pengambilan keputusan Rancangan APBN Perubahan 2013 alot.

Dari hasil akhir melalui voting, lima fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKB, menyetujui RAPBN Perubahan 2013 disahkan sebagai undang-undang dengan total 338 suara. Fraksi Gerindra yang awalnya menyetujui berbalik menolak. Sebaliknya, Fraksi PKS yang sebenarnya bergabung dalam barisan koalisi pendukung pemerintah menolak pengesahan RAPBN-P 2013 karena terkait kenaikan harga BBM. Begitu juga Fraksi PDI-P dan Fraksi Hanura. Empat fraksi yang menolak hanya memperoleh 181 suara.

RAPBN-P 2013 memberikan ruang kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Bersamaan dengan itu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Pemerintah memberikan kompensasi berupaya penyaluran beras untuk rakyat miskin selama 15 bulan, program keluarga harapan, bantuan siswa miskin, dan bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp 150.000 per bulan selama empat bulan, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Seperti yang terjadi pada Rapat Paripurna DPR Maret 2012, unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terjadi di sejumlah tempat, termasuk di depan Gedung DPR. Unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum adalah sah dan dilindungi undang-undang. Namun, kita menyayangkan jatuhnya korban dalam unjuk rasa. Seorang wartawan televisi, saat meliput unjuk rasa di Jambi, dan beberapa pengunjuk rasa cedera.

Kita berharap aparat kepolisian menjaga unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM tetap berlangsung damai. Wartawan yang bertugas meliput jalannya unjuk rasa juga harus mendapatkan perlindungan. Namun, pada sisi lain, pengunjuk rasa juga harus melakukan unjuk rasa dengan damai dan tertib, serta tidak melanggar hak orang lain dan tidak melakukan tindakan anarkistis. Keberatan pengunjuk rasa harus didengar dan dicarikan solusi. Komunikasi politik, termasuk dari pimpinan partai yang berada dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, harus intensif dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan BBM tersebut.

Perdebatan soal naik tidaknya harga BBM telah menguras energi dan berlangsung lebih dari tiga bulan. Kita berharap situasi penuh ketidakpastian soal naik tidaknya harga BBM segera diakhiri. Derita rakyat yang telah disuarakan pengunjuk rasa harus didengar. Progra

(Tajuk Rencana Kompas, 18 Juni 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®