Menteri Keuangan sendiri menyiratkan kondisi terburuk belum lewat dan masih akan berlanjut setidaknya hingga 2014. Beberapa pekan terakhir kita menyaksikan IHSG dan rupiah terus meluncur ke bawah meski pada sesi kedua siang kemarin, IHSG bergerak di teritori positif.
Indeks saham dan nilai tukar diprediksi melemah, setidaknya hingga September dengan adanya kepastian terkait pengurangan stimulus di AS. Tekanan terhadap IHSG dan rupiah bersumber dari defisit perdagangan dan neraca transaksi berjalan (NTB) yang diperkirakan belum teratasi dan masih akan memburuk hingga 2014. Tekanan inflasi masih tinggi.
Impor kemungkinan masih sulit ditekan, mengingat 70 persen bahan baku/barang modal industri. Kita juga gagal menekan impor BBM/minyak. Suplai dollar AS tetap ketat, terutama dengan defisit perdagangan/NTB dan menurunnya arus modal masuk, sementara kebutuhan dollar AS sangat tinggi untuk impor, bayar utang, dan lain-lain.
Sejumlah pihak bahkan menyebut perkiraan potensi arus modal keluar hingga 50 miliar dollar AS dengan ditempuhnya pengurangan stimulus di AS. Faktor spekulan ikut memperkeruh. Di luar itu ada sejumlah faktor ketidakpastian eksternal yang bisa memunculkan tekanan baru, termasuk spekulasi aksi militer AS ke Suriah yang bisa berdampak terhadap dollar AS dan harga minyak.
Untuk meredam gejolak, BI sudah dua kali menaikkan bunga acuan dan menempuh kebijakan lain untuk pengaruhi pasar valas. Pekan lalu, pemerintah meluncurkan empat paket kebijakan, tetapi juga tak banyak pengaruh ke pasar. Jangka pendek, kita melihat situasi masih labil.
Semua ini isyarat masih absennya langkah terobosan jangka pendek yang kredibel dan menenangkan pasar. Kita belum melihat sinergi solid pemerintah-BI dalam kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan yang ditempuh sering dianggap telat, hasilnya tak bisa segera dan tak kena jantung persoalan. Selain ketepatan dan kesigapan langkah, kredibilitas implementasi sering kali jadi persoalan.
Dengan situasi sulit saat ini, pelambatan ekonomi tak terhindarkan. Tantangan kita, bagaimana mencegah kontraksi tajam yang bisa berdampak pada PHK besar-besaran. Presiden mengakui ada masalah dalam perekonomian. Ini momentum serius untuk membenahi. Krisis saat ini terjadi karena pemerintah tak mengerjakan PR-nya untuk mengatasi sumber penyakit dan kelemahan laten ekonomi dan memilih menunda-nunda hingga terjadi krisis.
Kini saatnya mengawal implementasi paket kebijakan. Pemerintah dan BI harus berada di garis depan dalam menjamin berjalannya program ini. Hanya dengan demikian fundamental ekonomi serta sentimen positif dan kepercayaan bisa dipulihkan. Memangkas proyek dan perilaku boros, memberdayakan BUMN, dan menindak pejabat yang menimbun dollar AS bisa menjadi titik awal.
(Tajuk Rencana Kompas cetak, 29 Agustus 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar