Segera setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dari 6,5 persen menjadi 7 persen pada Kamis pekan lalu, konsekuensi yang sudah diperhitungkan adalah perlambatan kegiatan ekonomi dengan risiko pemutusan hubungan kerja.
Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan, pemerintah mengurangi Pajak Penghasilan 25 persen-50 persen dan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan paling lama tiga bulan dari tanggal terutang pada industri padat karya untuk meredam risiko PHK.
Pemerintah rela penerimaan dari pajak berkurang demi memberikan ruang bagi industri padat karya dan industri dengan pasar ekspor tetap berproduksi dan tumbuh.
Meski dinilai terlambat, langkah BI menaikkan suku bunga acuan dinilai positif oleh pasar. Nilai tukar rupiah menguat tipis dan Indeks Harga Saham Gabungan membaik setelah pengumuman BI Rate.
Tanda positif tersebut menggembirakan, tetapi sekaligus mengingatkan kebijakan yang komprehensif harus dilanjutkan dengan konsisten. Empat langkah pemerintah dua pekan lalu baru akan memberikan efek dalam jangka menengah, itu pun dengan syarat diterapkan dengan kedalaman dan semua pihak bekerja sama.
Permasalahan dari dalam negeri adalah membesarnya defisit transaksi berjalan dan tingginya inflasi. Defisit menjadi 9,8 miliar dollar AS dalam triwulan kedua 2013, naik dari 5,8 miliar dollar AS pada triwulan pertama. Inflasi sampai akhir tahun diperkirakan 9,2 persen-9,8 persen dan pertumbuhan ekonomi terkoreksi menjadi 5,9 persen dari target 6,3 persen.
Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam siaran pers hari Jumat (30/8) memotong angka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,25 persen dari perkiraan 6,3 persen dengan inflasi mencapai 9,5 persen. Pada 2014 keadaan akan membaik karena pertumbuhan ekonomi dunia dan belanja pemilu.
Meski masa kerja kabinet tinggal satu tahun lagi dan banyak menteri sibuk mengurus parpol masing-masing atau bersiap maju sebagai calon presiden 2014, bahkan ada yang mengikuti konvensi untuk menjadi capres, rakyat harus tetap diurus.
Komitmen pada kepentingan masyarakat harus didahulukan daripada kepentingan parpol dan kelompok. Masyarakat semakin cerdas sehingga pemegang kekuasaan harus bijaksana dan lebih sering mendengar hati nurani rakyat.
Oleh karena itu, kerja sama di antara para pemegang kekuasaan sangat penting agar kebijakan mengurangi defisit dan menurunkan inflasi dilaksanakan konsisten, mendalam, dan komprehensif. Pada akhirnya rakyat akan melihat siapa yang sungguh bekerja.
(Kompas cetak, 2 September 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar