Keputusan itu terpaksa diambil Aquino karena Pemerintah China menolak memberikan visa, kecuali jika Filipina mencabut gugatan hukum terkait sengketa teritorial di Laut China Selatan. Keadaan ini sangat disesalkan, dan jika tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan hubungan Filipina dengan China akan memburuk.
Kita menghargai bahwa Filipina tetap mengirimkan sebuah delegasi yang dipimpin Menteri Perdagangan Filipina ke China. Sebab, apabila Filipina memutuskan untuk sama sekali tidak mengirimkan delegasi, keadaannya akan menjadi semakin runyam mengingat pameran dagang tahunan itu digelar untuk mempererat hubungan China dengan 10 negara anggota ASEAN. Tahun ini, Filipina menjadi "negara kehormatan" pada pameran dagang itu.
Sebagai alasan penolakan pemberian visa bagi Aquino, pejabat China mengatakan, mereka khawatir jika Aquino diizinkan berkunjung ke China, dia tidak akan disambut baik oleh masyarakat dan media China. Januari lalu, China menyebut langkah Filipina yang membawa sengketa teritorial itu ke arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "tindakan tidak bersahabat".
China menginginkan Filipina menyelesaikan sengketa teritorialnya di Laut China Selatan dengan China secara bilateral. Sebaliknya, Filipina merasa lebih nyaman membawa persoalan itu ke lembaga internasional. Ini adalah hal yang wajar dalam tata pergaulan internasional.
Sebagai negara raksasa, China cenderung memilih menyelesaikan sengketa teritorial secara bilateral dengan negara yang bersengketa. Dalam arti, China tidak merasa perlu melibatkan negara atau pihak lain dalam menyelesaikan sengketa teritorialnya. Hal ini berbeda dengan Filipina, yang merupakan negara kecil bila dibandingkan dengan China. Tentunya tidak mudah bagi Filipina untuk mengatasi "tekanan" dari negara raksasa seperti China jika hanya berbicara berdua. Tidah heran jika Filipina menyerahkan persoalan kepada pihak ketiga, dalam hal ini arbitrase PBB.
China secara tegas telah mengungkapkan ketidaksukaannya dengan langkah yang ditempuh Filipina. Itu sebabnya, jika Filipina sungguh-sungguh ingin mencari penyelesaian atas sengketa teritorialnya di Laut China Selatan, Filipina perlu mencari pendekatan baru. Menyerahkan persoalan itu kepada arbitrase PBB tidak akan banyak gunanya karena China akan mengabaikan keputusan dari lembaga itu.
Filipina perlu menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian sengketa teritorial di Laut China Selatan harus dilakukan dengan mengikutsertakan China.
(Tajuk Rencana Kompas, 4 September 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar