Hasil hitung cepat pemilu legislatif yang tidak sesuai dengan prediksi berbagai lembaga survei langsung direspons pasar. Pada perdagangan sesi pertama Kamis kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan turun 3,18 persen.
Dalam berbagai survei sebelum pileg, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diperkirakan akan mendapat 27 persen suara melalui popularitas Joko Widodo. Hasil hitung cepat Litbang Kompas, misalnya, memperlihatkan perolehan suara PDI-P sebesar 19,17 persen. Hasil yang tidak sesuai dengan perkiraan berbagai survei itulah yang menurut para pengamat pasar modal memberikan sentimen negatif pada IHSG. Harapan terhadap sesuatu yang sebelumnya dianggap sudah pasti mendadak berubah menjadi ketidakpastian.
Meski hasil pasti pileg masih menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum, hasil hitung cepat mengindikasikan koalisi harus dibangun untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden. Pada koalisi inilah masyarakat ingin melihat lebih jelas program kerja setiap calon presiden dan timnya dalam membawa Indonesia lima tahun ke depan dan lebih jauh lagi.
Banyak peneliti dan pengamat secara kritis berpendapat, kebijakan perekonomian Indonesia harus lebih jelas ke depan. Ketidakjelasan strategi pembangunan Indonesia menyebabkan persoalan ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja, ketertinggalan pembangunan pertanian, kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan, dan perebutan sumber daya alam.
Tantangan besar kita adalah membangun infrastruktur, menjaga ketahanan pangan dan energi, menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, membangun kembali industrialisasi yang terabaikan, serta memberantas korupsi.
Parpol-parpol tengah menimbang-nimbang partai yang dapat diajak berkoalisi untuk mengajukan calon presiden jika hitungan KPU seperti hasil hitung cepat. Lebih dari itu, parpol seharusnya juga memikirkan koalisi untuk lima tahun periode pemerintahan eksekutif dan legislatif.
Pada dasarnya parpol-parpol di Indonesia sebagian besar memiliki komitmen sama, yaitu kebangsaan. Dengan demikian, hampir tidak ada hambatan ideologis untuk dapat berkoalisi karena semua mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI adalah keharusan.
Rakyat, termasuk dunia usaha, yang memilih pada pileg Rabu lalu pada dasarnya menginginkan suara yang mereka berikan diganjar dengan komitmen dari wakil-wakil mereka untuk menyelesaikan tantangan pembangunan yang amat jelas di depan mata. Koalisi yang terbentuk, karena itu, jangan sekadar demi mendongkrak perolehan suara dalam pemilu presiden, tetapi juga memiliki komitmen untuk bekerja konkret bagi kemakmuran rakyat.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005992442
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar