Bukan hanya pemerintahan Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang terancam bahaya, melainkan juga integritas wilayah, bahkan eksistensi Irak sebagai negara merdeka dan berdaulat menghadapi cobaan berat. Pasukan militer semakin tidak mampu menahan laju gempuran milisi Sunni yang menggandeng sisa-sisa pendukung mantan diktator Saddam Hussein, yang juga Sunni, dan kelompok penentang pemerintahan yang didominasi Syiah.
Posisi pasukan pemerintah semakin terdesak karena milisi Sunni terus bergerak maju, termasuk ingin merebut Baghdad, ibu kota negara. Tekanan bertambah berat karena kaum separatis Kurdi di wilayah utara meningkatkan perjuangannya, ibarat bermain di air keruh. Pemberontak Kurdi menguasai penuh kota kaya minyak, Kirkuk, setelah ditinggal pergi oleh pasukan pemerintah.
Jika tidak ada langkah terobosan, kejatuhan Pemerintah Irak bisa tinggal menghitung hari atau minggu. Sudah pasti pula, kejatuhan pemerintah tidak akan menyelesaikan persoalan, tetapi justru menciptakan persoalan baru yang lebih rumit. Gerakan pemberontak Sunni yang bertujuan mendirikan Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS), yang teokratis, tentu akan mendapat perlawanan pula, antara lain dari kelompok Syiah yang mayoritas di Irak.
Tantangan yang dihadapi sangatlah pelik. Kegagalan mematahkan kekuatan pemberontak NIIS akan menciptakan kekacauan lebih besar. Krisis keamanan Irak sekarang ini digambarkan terburuk sejak pasukan Amerika Serikat ditarik mundur pada 2011. Rupanya penarikan pasukan AS dimanfaatkan pemberontak Sunni dan gerakan separatis Kurdi untuk beraksi lebih agresif. Sebaliknya, pasukan pemerintah tidak cukup kuat untuk mengatasi persoalan keamanan setelah penarikan pasukan AS.
Hampir tak terelakkan pula, banyak orang menggugat, kondisi Irak mungkin tidak berkembang seburuk sekarang jika AS tidak menginvasi Irak pada 2003. Pandangan itu lebih didasarkan atas kenyataan, Irak relatif tenang selama 24 tahun pemerintahan Saddam Hussein sampai dia digulingkan pada 2003 dalam kemelut invasi AS. Namun, sejarah tidak mengenal pengandaian.
Irak pasti tidak bisa berlangkah mundur lagi ke masa lalu, ke era pemerintahan Saddam, yang otoriter dan represif. Nasib masyarakat, bangsa, dan negara Irak diyakini akan jauh memburuk jika tetap dikuasai oleh pemimpin seperti Saddam yang memerintah dengan tangan besi, melanggar hak asasi, dan bertindak penuh penindasan.
Bangsa Irak sedang ditantang bagaimana mendorong kehidupan lebih demokratis serta mematahkan kekuatan kaum pemberontak yang mengancam keutuhan wilayah negara yang merdeka dan berdaulat.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007205916
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar