Sejauh dilihat dari pemaparan, calon presiden Prabowo Subianto lebih menekankan pengelolaan kekayaan negara untuk anggaran, sementara Joko Widodo lebih memprioritaskan sistem untuk menjamin efektivitas pembangunan. Jika dicermati, penekanan yang berbeda itu sama sekali tidak bertentangan, tetapi justru bersifat komplementer, saling melengkapi dan memperkuat.
Secara umum dapat dikatakan pula, kedua calon sama-sama berorientasi pada upaya menciptakan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Sekalipun topik ekonomi tergolong isu krusial, pemaparan kedua capres dalam putaran debat Minggu malam yang disiarkan secara langsung lewat televisi itu berlangsung dalam suasana relatif cair.
Sebagai persoalan yang rumit, perbaikan dalam bidang ekonomi tentu tidak segampang membalikkan telapak tangan atau semudah melontarkan janji. Tidaklah berlebihan, jika setelah debat, muncul pertanyaan, apakah dan bagaimanakah janji-janji kampanye bisa dilaksanakan. Tantangannya tentu saja bagaimana mewujudkan janji kampanye. Setiap janji selalu menciptakan harapan tinggi bagi rakyat yang menginginkan tampilnya pemimpin yang mampu membawa perbaikan dan perubahan.
Tentu juga tidak boleh berharap berlebihan karena persoalan ekonomi merupakan realitas berlapis-lapis yang tidak mungkin dapat dibahas dan dicarikan solusi dalam debat yang berlangsung sangat singkat dan terbatas. Berbagai persoalan ekonomi tampak tumpang tindih, antara lain, oleh tarik-menarik antara isu pertumbuhan dan pemerataan. Kemiskinan berjalan paralel dan tumpang tindih dengan isu kesenjangan yang semakin melebar. Belum lagi soal defisit anggaran, pengangguran, investasi, keuangan, dan sebagainya.
Lebih memprihatinkan lagi, Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat, tetapi kedaulatan ekonomi tampak semakin didikte kekuatan pasar. Kedaulatan ekonomi lama-lama dikhawatirkan menjadi milik pasar, bukan milik bangsa dan negara. Namun, serumit-rumitnya persoalan ekonomi, selalu dapat ditemukan solusi jika muncul pemimpin nasional yang mampu melakukan terobosan berdasarkan visi berjangkauan jauh ke depan.
Dalam pengalaman banyak negara, kepemimpinan menjadi kunci keberhasilan karena sangat menentukan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, dan efisien. Percepatan pembangunan Tiongkok, misalnya, berlangsung karena kepemimpinan dan kepeloporan Deng Xiaoping sejak akhir 1970-an. Hasil Pemilu Presiden 9 Juli mendatang diharapkan akan menampilkan pemimpin baru yang mampu melakukan terobosan serta mendorong Indonesia bergerak lebih maju, lebih kuat, dan terbang lebih tinggi dalam bidang ekonomi.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007271972
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar