Pengunduran diri Maliki itu akan mempercepat pembentukan pemerintahan baru di Baghdad yang juga melibatkan kaum Sunni dan Kurdi. Dan, dengan terbentuknya pemerintahan baru yang inklusif, muncul harapan bahwa Baghdad dapat mengatasi perlawanan yang dilakukan kelompok Sunni militan, yang menamakan diri Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS/ISIS), yang menguasai sebagian wilayah Irak di utara.
Maliki diminta mundur oleh Presiden Irak Fouad Masoum untuk memberikan jalan kepada lawan politiknya, Haider al-Abadi, Deputi Ketua Parlemen, yang lebih toleran terhadap kaum Sunni dan Kurdi. Walaupun sama-sama berasal dari kaum Syiah, sikap Abadi bertolak belakang dengan Maliki yang sangat mengistimewakan kaum Syiah.
Sesungguhnya dorongan untuk mundur dari jabatannya sudah berulang kali disuarakan, tetapi Maliki mengabaikannya. Akhir Juni lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry bertemu dengan Maliki di Baghdad. Dalam pertemuan itu, Kerry menegaskan, ia tidak melihat ada cara lain untuk mengembalikan perdamaian di Irak, kecuali Maliki sesegera mungkin membentuk pemerintahan baru yang juga melibatkan kaum Sunni dan Kurdi.
Bahkan, ada kekhawatiran, jika Maliki tidak segera membentuk pemerintahan baru yang inklusif, bukan tidak mungkin akan terjadi perang saudara di Irak.
Dan, seperti yang telah diduga, perlawanan dari kelompok NIIS di bagian utara Irak semakin menghebat dan meluas. Banyaknya wilayah di bagian utara Irak yang dikuasai oleh NIIS mengakibatkan ratusan ribu warga minoritas Yazidi dan Kristen terpaksa mengungsi. Saat ini, ada 1,2 juta warga Irak telantar.
Itu sebabnya, Rabu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, status krisis kemanusiaan di Irak itu sudah di level darurat tertinggi. Sama seperti level darurat krisis kemanusiaan di Suriah, Sudan Selatan, dan Afrika Tengah.
Dalam kaitan itulah rasa lega mengiringi mundurnya Maliki karena hal itu memperlihatkan bahwa ia sudah menyadari betapa besar risiko yang akan dihadapi Irak jika ia tetap bertahan.
"Keputusan pengunduran diri saya itu diambil karena mempertimbangkan kepentingan tertinggi negara," ujar Maliki dalam pidatonya yang disiarkan televisi negara. Ia menambahkan, "Saya tidak ingin menjadi penyebab terjadinya pertumpahan darah."
Kini tugas berada di pundak Abadi untuk membentuk pemerintahan baru yang lebih solid yang diharapkan dapat mengatasi perlawanan dari kelompok NIIS di utara Irak.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008353421
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar