Peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru dengan munculnya Presiden Soeharto diwarnai dengan gejolak sosial. Begitu juga peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto pada 20 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden BJ Habibie didahului dengan kerusuhan dalam cakupan terbatas. Setelah Indonesia memasuki era demokrasi, peralihan kekuasaan dari Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid yang dipilih MPR relatif berlangsung baik. Belum rampung masa jabatannya, Presiden Abdurrahman digantikan Megawati Soekarnoputri yang juga dipilih MPR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Yudhoyono bahkan menjabat dua periode kepemimpinan dan akan berakhir pada 20 Oktober 2014.
Meski ada relasi personal yang terganggu, tren transisi kekuasaan menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Kita yakin peralihan kekuasaan pada 20 Oktober 2014 juga akan berlangsung mulus. Seperti beberapa kali diutarakan, Presiden Yudhoyono ingin memulai tradisi politik baru dengan menghadirkan peralihan kekuasaan yang mulus pada 20 Oktober. Keberhasilan Yudhoyono menghadirkan tradisi politik baru adalah warisan berharga dari Presiden Yudhoyono kepada bangsa ini.
Dalam kontestasi Pemilu 9 Juli, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden terpilih dengan perolehan suara 53,15 persen. Penetapan KPU itu digugat Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh 46,85 persen suara. Pasangan Prabowo-Hatta menuding ada kecurangan dalam pemilu dan membawa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Menggugat ke MK adalah jalan demokrasi yang diberikan konstitusi. Biarkanlah MK memberikan kata akhir soal sengketa hasil pemilu pada 21 Agustus. Apa pun putusan MK akan kian menambah legitimasi Pemilu Presiden 9 Juli. Langkah presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mempersiapkan peralihan kekuasaan dengan membentuk Tim Transisi perlu dilihat sebagai upaya memuluskan peralihan kekuasaan dan memastikan program yang akan direncanakan bisa berjalan. Meski demikian, mencermati realitas politik selama ini, tetap dibutuhkan kesabaran untuk mempersiapkan transisi politik. Harus juga dipahami sebagian dari kita, dan pandangan itu benar adanya, menganut formalisme hukum. Ruang gerak baru terbuka setelah MK memberikan kata akhir. Masih sepuluh hari dan kita perlu sabar untuk itu.
Mengelola transisi dengan elemen kekuasaan yang belum sepenuhnya terkonsolidasi tetap dibutuhkan komunikasi dan akomodasi politik. Komunikasi dilakukan dengan kesantunan dan menenggang rasa agar proses transisi politik itu bisa berjalan mulus. Dalam praktik politik Indonesia, terganggunya relasi personal kadang bisa mengganggu mulus-tidaknya proses politik.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008263287
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar