Mulai dari perang di Timur Tengah, kelompok milisi Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), jumlah pengungsi yang sangat besar, wabah ebola di Afrika Barat, perubahan iklim, kemiskinan, terorisme, hingga korban-korban kekerasan akibat perang yang memerlukan tempat tinggal, pangan, dan perawatan kesehatan.
Dalam kaitan itulah Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk bergabung dalam kampanye internasional guna membantu mencari penyelesaian atas multikrisis itu.
Sekjen PBB menegaskan, sejak berakhirnya Perang Dunia II, belum pernah PBB menyaksikan pengungsi, orang-orang yang terasingkan, dan pencari suaka dalam jumlah sebesar ini. Belum pernah, sebelumnya, PBB diminta untuk menjangkau orang-orang sebanyak itu yang membutuhkan bantuan pangan darurat dan pasokan bahan-bahan penyambung hidup lainnya.
Presiden AS Barack Obama, yang berbicara di podium di depan para presiden, perdana menteri, dan raja, mendesak para pemimpin dunia bergabung dalam koalisi global untuk menghancurkan NIIS serta mengingatkan bahaya yang ditimbulkan kelompok-kelompok radikal agama.
Sama seperti Obama, Ban Ki-moon pun mengingatkan agar krisis NIIS jangan sampai mengakibatkan dunia mengabaikan penderitaan jutaan orang sipil yang terjebak dalam konflik di Suriah, Irak, Afrika Tengah, Sudan Selatan, Ukraina, Gaza, dan penderitaan pengungsi yang jumlahnya terbesar sejak akhir Perang Dunia II. Belum lagi, dukungan global yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dan perubahan iklim.
Di samping ancaman multikrisis yang diingatkan PBB, kita juga belum melupakan pernyataan Paus Fransiskus, 13 September lalu, bahwa Perang Dunia III telah mengintai di depan kita. Dimulai dengan serentetan kejahatan, konflik, pembantaian, dan kehancuran yang sedang berlangsung di seluruh dunia.
Pemerintah Indonesia, yang ditugaskan Mukadimah UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial, harus ikut berperan secara aktif dalam mencari penyelesaian atas multikrisis itu.
Namun, pemerintah perlu mengingat bahwa sebelum turut berjuang bersama-sama negara-negara anggota PBB lain, pemerintah pun perlu lebih dahulu membenahi krisis kemanusiaan yang terjadi di dalam negeri. Hal itu karena politik luar negeri adalah cermin dari politik di dalam negeri. Itu sebabnya, pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Presiden Joko Widodo, harus menginventarisasi krisis kemanusiaan di dalam negeri dan mengupayakan penyelesaiannya.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009106078
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar