UU ini digagas sejak UU Pangan Nomor 7 Tahun 1996 dan sampai UU Pangan yang baru, UU No 18/2012, keluar belum juga terselesaikan. Beragam kontroversi muncul meski telah "diketok palu" oleh DPR. Jadi, kemangkusannya diragukan. Padahal, jaminan halal sangat penting bagi umat Muslim sebagai bagian dari keamanan pangan rohani.
Mari menengok beberapa pasal penting agar masyarakat memahami esensi UU ini. Ulasan ini dibatasi sesuai dengan kompetensi penulis, terutama terkait dengan bidang pangan.
Pada pembukaan UU ini, dalam Paragraf a, disebutkan , "UUD 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Esensinya adalah jaminan kemerdekaan memeluk agama masing-masing, termasuk penyediaan pangan sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
UU Pangan No 8/2012 menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat (5), "Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi".
Pasal 69(g) menyebutkan, "Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan". Demikian juga Pasal 101 Ayat (1) menyebutkan, "Setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya". Inilah asas sukarela halal: yang menyatakan halal wajib mengajukan sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan kelaziman internasional yang diatur dalam General Guidelines for Use of the Term "Halal" Codex Alimentarius Commission (CAC/GL 24-1997) bahwa penggunaan label halal merupakan klaim dan apabila produsen klaim produknya halal, harus memenuhi ketentuan sesuai dengan hukum Islam.
Namun, dalam UU JPH Pasal 4 disebutkan, "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Hal ini merupakan ketentuan wajib halal, yang bertentangan dengan paragraf pembukaan UU Pangan serta kelaziman internasional di atas. Juga Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang menerapkan wajib halal. Pasal 4 ini juga tidak sinkron dengan pasal lain, seperti Pasal 26 (1) yang berbunyi "Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal". Yang jadi pertanyaan, apakah yang masuk dalam Pasal 26 ini tak boleh diperdagangkan di wilayah Indonesia?
Dalam Pasal 1.1, definisi "Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat". Jelas bahwa semua produk wajib halal tidak terbatas hanya produk konsumsi. Ini tidak konsisten dengan Pasal 17-20 tentang bahan, yang tersirat bahwa halal hanya untuk produk konsumsi yang dikemas (obat, makanan, dan minuman). Padahal, makanan dan minuman bukan hanya yang kemasan; ada pangan segar, olahan rumah tangga, olahan siap saji yang juga diedarkan dan diperdagangkan. Bisakah prinsip wajib diskriminatif atas produk yang beredar?
Penyelenggaraan JPH menjadi wewenang pemerintah cq Kementerian Agama, sesuai dengan Pasal 5 (3), "Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH dibentuk BPJPH (Badan Penyelenggara JPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri".
Selanjutnya, salah satu kewenangan BPJPH adalah melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang dalam Pasal 10c dikerjasamakan dengan MUI. Ini jelas bertentangan dengan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) yang baru disahkan DPR, 26 Agustus 2014, yaitu Pasal 9(2), "Tugas dan tanggung jawab di bidang akreditasi LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) dilaksanakan oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional), di mana KAN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Badan Standardisasi Nasional" (catatan: LPH adalah salah satu bentuk LPK).
Mengubah tatanan
UU JPH ini akan mengubah tatanan akreditasi standar nasional sekaligus menyalahi good governance: penyelenggara sertifikasi sekaligus berfungsi sebagai pelaksana akreditasi dan dikhawatirkan fungsi kontrol rancu. Seharusnya pemerintah berfungsi sebagai regulator saja serta fokus sebagai pengawas. Fungsi sertifikasi bisa dijalankan lembaga kredibel seperti saat ini: LPPOM MUI. Fungsi akreditasi dilaksanakan KAN sesuai dengan UU SPK dan jika halal dianggap lex specialis, bisa dikoordinasikan kepakarannya dengan MUI. Dengan demikian, fungsi kontrol dan harmonisasi regulasi bisa berjalan dengan baik.
Saat ini pengajuan sertifikasi ke LPPOM MUI selaku LPH dan setelah fatwa MUI, sertifikat juga dikeluarkan LPPOM MUI. Namun, dalam UU JPH, pengajuan ke BPJPH, kemudian BPJPH menetapkan LPH. Selanjutnya LPH melakukan pemeriksaan dan melaporkan ke BPJPH dan BPJPH menyerahkan ke MUI untuk mendapat keputusan penetapan halal produk (fatwa). Fatwa diserahkan kembali ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal.
Penambahan rantai proses menambah waktu, tenaga, dan biaya. Ujung-ujungnya beban konsumen tambah, daya saing produk Indonesia turun. Pasal 37 menyebutkan BPJPH menetapkan bentuk "label Halal" yang berlaku nasional.
Saat ini LPPOM MUI telah melakukan terobosan dengan Sertifikasi Halal Online (CEROL SS23000), tetapi belum bisa memuaskan semua pemohon. Tenaga auditor seluruh Indonesia yang 737 orang (LPPOM MUI, 2014) hanya mampu melayani 1.270 perusahaan selama Januari-Juli 2014. Angka ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya melayani 832 perusahaan. Padahal, jumlah industri makanan dan minuman 6.190 perusahaan menengah-besar serta 1.054.398 kecil dan mikro (BPS, 2013), belum termasuk yang tak terdaftar. Perbandingan angka ini menggambarkan bahwa masih banyak yang harus disiapkan dalam menerapkan jaminan halal bagi semua.
Sertifikat dan label hanya sebagian kecil dari Sistem Jaminan Halal. Yang terpenting ada dalam proses produksi sehari-hari adalah tanggung jawab yang melibatkan semua pelaku internal dan eksternal, pengawasan oleh penyelia yang profesional, serta penerapan hukum oleh pemerintah selaku agen regulasi. Juga tantangan terbesar adalah membangun sistem beserta kelengkapan sarana dan prasarana, serta penegakan hukum yang berkeadilan tak diskriminatif.
UU JPH perlu disempurnakan agar tak jadi kendala dalam menjamin kehalalan produk yang didambakan umat Muslim, terjangkau, dan tidak menjadikan Indonesia terkucil dari dunia global yang kian menurunkan daya saing Indonesia. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 kian dekat. Mari bersiap diri. Mitra kita adalah pasar global, bukan pihak yang bertikai di dalam negeri dan menyulitkan diri sendiri.
Adhi S Lukman
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009271003
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar