Peristiwa politik 20 Oktober 2014 menandakan kian matangnya demokrasi Indonesia. Kita bersyukur sekaligus bangga atas capaian demokrasi itu semua. Pengucapan sumpah Joko Widodo sebagai Presiden dihadiri presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kelima Megawati Soekarnoputri, dan presiden ketiga BJ Habibie. Semua ketua umum partai politik hadir, termasuk Prabowo Subianto, rival Joko Widodo dalam Pemilihan Umum Presiden 9 Juli 2014.
Transisi kekuasaan kali ini tidak hanya milik elite politik, tetapi juga milik masyarakat. Sejak pagi hingga siang hari lautan manusia berdiri di pinggir jalan untuk menyambut presiden dan wakil presiden pilihan rakyat, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dalam perjalanan dari Gedung MPR ke Istana Merdeka dan Monas. Di Istana Merdeka, dilakukan lepas sambut Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo. Sebuah tradisi politik elegan.
Peralihan kekuasaan itu sendiri disambut positif pasar keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada angka 5.040 atau naik 0,24 persen setelah mencapai angka 5.100 dan terkena aksi ambil untung. Meningkatnya IHSG dan menguatnya rupiah atas dollar AS itu menandakan tingginya ekspektasi publik terhadap pemerintahan baru.
Perayaan syukur rakyat harus berakhir 20 Oktober 2014 dan selanjutnya, seperti dikatakan Presiden Joko Widodo, untuk segera bekerja, bekerja, dan bekerja! Kerumunan rakyat yang mengantarkan Joko Widodo-Jusuf Kalla menuju Istana harus dibaca sebagai harapan rakyat kepada Jokowi untuk merealisasikan program dan janji kampanye yang dirumuskan dalam program Nawa Cita.
Pidato pertama Presiden Joko Widodo di MPR paling tidak menggambarkan situasi kebatinan Joko Widodo. Dalam benak pemikirannya yang ada adalah kerja, kerja, dan kerja sebagaimana tecermin dalam pidato pertama terdapat 16 kata "kerja", "bekerja", dan "bekerja keras". Kita mendukung langkah Presiden Joko Widodo segera bekerja mengelola ekspektasi masyarakat.
Kini masyarakat menantikan kabinet kerja yang disusun Presiden Joko Widodo. Kabinet kerja yang bisa langsung bekerja memberikan arah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Kabinet yang kompeten, berintegritas, bersih, dan tidak punya resistensi di publik akan membantu pemerintahan Joko Widodo ke depan. Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap sejumlah calon menteri harus dijadikan pedoman oleh Jokowi untuk menyeleksi menteri. Banyak pekerjaan rumah yang dihadapi Jokowi. Namun, kita memandang korupsi dan kolusi tetap menjadi musuh besar bangsa ini. Untuk itu, dibutuhkan juga menteri-menteri yang betul-betul bersih.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009634511
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar