Berbeda dari cara penyaluran bantuan jaring pengaman sebelumnya yang diberikan tunai, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan Senin (3/11) di Jakarta ini diberikan langsung kepada penerima melalui nomor telepon seluler yang sekaligus menjadi nomor rekening penerima bantuan.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto optimistis sistem ini akan berjalan baik meskipun saat uji coba terdapat beberapa kendala teknis.
Selain memastikan keluarga penerima memiliki telepon seluler dan jaringan telepon seluler tersedia hingga ke pelosok, perlu diantisipasi titik penarikan bantuan karena jumlah cabang bank dan kantor pos terbatas. Perlu juga pengawasan penerima menggunakan bantuan sesuai tujuan. Misalnya, jangan sampai pada musim tanam anak tidak bersekolah karena membantu orangtua ke sawah atau saat kemarau terlambat ke sekolah karena harus mengambil air bersih jauh dari rumah.
Bantuan langsung melalui rekening bank penerima untuk menghindari menguapnya bantuan di tengah jalan. Cara ini juga memperluas jumlah nasabah bank, hal yang diupayakan pemerintah selama ini. Inklusi keuangan meningkatkan jumlah tabungan di perbankan nasional dan menjadi modal pembangunan.
Yang juga patut diapresiasi adalah program ini menjangkau lebih banyak orang dibandingkan dengan program bantuan sosial sebelumnya. Nantinya KKS menjangkau 17,2 juta keluarga, KIP 24 juta siswa SD hingga SMA dan SMK, serta KIS 88,1 juta orang.
Program ini wujud pemenuhan janji kampanye Presiden. Apabila berjalan baik, program dapat mengurangi jumlah orang miskin dan menurunkan kesenjangan kemakmuran yang saat ini menjadi masalah Indonesia.
Dalam 10 tahun terakhir, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun rata-rata 5-6 persen, pada sisi lain penurunan jumlah penduduk miskin melambat. Kesenjangan kemakmuran saat ini yang tertinggi sejak merdeka dengan koefisien gini 0,41.
Peluncuran jaring pengaman sosial ini barulah awal kerja besar. Agar hasilnya lebih nyata dan bukan obat sementara, Presiden perlu menyatakan secara jelas arah kerja pemerintahannya, apakah pengurangan kemiskinan akan dilaksanakan bersamaan dengan pengurangan kesenjangan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Para menteri harus menerjemahkan arahan Presiden tersebut ke dalam rencana kerja yang target dan hasilnya dapat diukur, yaitu terpenuhinya janji-janji kampanye Presiden.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009874848
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar