Penerima bantuan mendapat kartu identitas yang disebut Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Program jaring pengaman sosial tersebut disalurkan melalui rekening bank yang nomornya sama dengan nomor telepon seluler penerima.
Berbagai pertanyaan muncul karena tidak diawali penjelasan memadai. Misalnya, siapa yang dapat menerima bantuan, bagaimana mekanisme pemberian bantuan, mengapa bantuan diberikan, bagaimana penyiapan data penerima karena diberikan langsung kepada individu, berapa lama bantuan diberikan, dan bagaimana pembiayaan program tersebut.
Pertanyaan juga menyangkut kesamaan atau perbedaan bantuan ini dengan program sebelumnya, seperti Bantuan Siswa Miskin, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, Program Raskin, dan Program Keluarga Harapan. Penjelasan melalui media baru disampaikan kemarin di kantor Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dari penjelasan tersebut jelaslah sebagian duduk soal.
Program ini kelanjutan dari yang dirancang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada program yang baru, berbagai bantuan diintegrasikan, disalurkan melalui sistem perbankan, dengan cakupan lebih luas, yaitu termasuk anggota masyarakat termarjinalkan, seperti penyandang masalah sosial, orang tua, dan orang dengan kecacatan.
Program baru ini patut diapresiasi karena mengalihkan subsidi pada barang dan harga menjadi langsung pada individu penerima. Nantinya, subsidi pupuk, listrik, dan subsidi lain oleh negara disalurkan langsung kepada orang per orang melalui transfer bank.
Ini pun menyisakan sejumlah pertanyaan. Misalnya, pemutakhiran data penerima dan pengintegrasian dengan sistem yang ada, seperti program asuransi Jaminan Kesehatan Nasional yang diwajibkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Pertanyaan lain, bagaimana sistem dan tolok ukur untuk memastikan bantuan uang itu mencapai tujuan. Pemerintah belum menjelaskan sasaran Kabinet Kerja, apakah menurunkan kemiskinan, mempersempit kesenjangan kemakmuran, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup penerima bantuan.
Dalam sejarah Indonesia, keberhasilan program ditentukan oleh komunikasi dan sosialisasi, disertai rekayasa sosial terencana dengan tujuan jelas, dan diawasi agar sistem bekerja baik.
Penting memastikan kesiapan infrastruktur sosial dan fisik sebelum program dijalankan. Kegagalan pada awal akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Untuk ini perlu koordinasi di antara lembaga dan kementerian.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009893359
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar