Harapan itu dikemukakan Duta Besar Kuba untuk PBB Rodolfo Reyes Rodrigez. Ia menegaskan, "Kuba menolak draf resolusi Majelis Umum (MU) PBB yang akan diajukan ke Dewan Keamanan PBB, yang berisi desakan untuk menggelar penyelidikan atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Korea Utara." Ia menambahkan, draf resolusi PBB itu harus segera diamandemen.
Kuba tidak sendiri. Negara sekutu Korut lainnya, seperti Belarus, Ekuador, Iran, Tiongkok, Rusia, Afrika Selatan, dan Venezuela, juga ingin draf PBB itu diamandemen. Sayangnya, upaya itu gagal. Dalam pemungutan suara di Sidang MU PBB, upaya untuk mengamandemen draf resolusi itu hanya didukung oleh 40 negara. Sebanyak 77 negara menolak, sedangkan 50 negara abstain.
Sejumlah diplomat di MU PBB memperkirakan, resolusi itu akan mendapatkan dukungan dari 100 hingga 120 negara dari total 193 negara anggota PBB.
Resolusi itu didasarkan pada hasil penyelidikan Komite Hak Asasi Manusia PBB setebal sekitar 400 halaman mengenai praktik kejahatan kemanusiaan yang dituduhkan kepada Pemerintah Korut. Proses penyelidikan selama setahun itu, terutama berisi kesaksian para pembelot dan warga Korut yang berhasil melarikan diri dari Korut yang serba tertutup itu.
Resolusi tentang Korut akan lolos dan diajukan ke DK PBB. Namun, kelihatannya resolusi itu tidak akan lolos dari DK PBB karena akan diveto oleh Tiongkok dan Rusia. Sebagai anggota tetap DK PBB, Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis memiliki hak veto, yang dapat digunakan untuk membatalkan lolosnya suatu resolusi dari DK PBB. Dan, tanpa resolusi DK PBB tentang Korut, peluang untuk menyeret Korut ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) menjadi tertutup.
Namun, itu jangan diartikan, upaya untuk mengakhiri kejahatan kemanusiaan di Korut, sebagaimana yang dituduhkan itu, berakhir. Upaya ke arah itu tetap dapat dilakukan, antara lain dengan mendengarkan apa yang dikemukakan Dubes Kuba, yakni PBB perlu menggunakan pendekatan yang bersifat kerja sama terhadap Pyongyang. Dalam situasi seperti sekarang ini, sikap memusuhi tanpa kompromi terhadap Korut tidak banyak gunanya.
ASEAN telah menjalankannya terhadap Myanmar, melalui pendekatan yang dikenal dengan sebutan pelibatan konstruktif (constructive engagement approach). Lewat upaya yang tidak kenal lelah, ASEAN berhasil membuat Myanmar memulai proses demokratisasinya. Dalam kaitan itulah, usulan untuk menggunakan suatu pendekatan yang bersifat kerja sama terhadap Pyongyang itu kita hargai, dan kita harapkan dapat segera dilakukan PBB.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010214290
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar