Tidak kalah menarik pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tentang pentingnya penguatan institusi negara. Secara khusus Prabowo menegaskan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dijaga. Apa hubungannya dengan pernyataan Habibie?
Penegasan Prabowo ataupun Habibie seakan mendapatkan benang merahnya karena dikeluarkan setelah berbicara dengan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan terpisah hari Kamis lalu. Rangkaian pertemuan itu kebetulan pula dilakukan di tengah kekisruhan politik, antara lain sebagai dampak ketegangan antara Kepolisian dan KPK.
Pertarungan Kepolisian dan KPK terkesan keras dan sangat terbuka. Tidak sedikit warga masyarakat bergumam, sekiranya Kepolisian dan KPK memiliki orientasi nilai yang sama bagi kebaikan bangsa, niscaya tidak terjadi benturan begitu keras. Masyarakat yang sudah kelelahan atas situasi tak menentu terus menagih janji, kapan kaum elite dan partai politik memikirkan kepentingan rakyat jika semakin jauh terjebak dalam pertarungan kepentingan, yang menguras perhatian, tenaga, dan energi.
Namun, rakyat tak berhenti berharap, Presiden Jokowi tidak terombang-ambing di tengah olengan kekisruhan Kepolisian-KPK dan tarik-menarik kepentingan di tingkat elite yang begitu kencang. Apa pun tantangannya, pegangan seyogianya tetap pada orientasi menciptakan kesejahteraan rakyat. Terutama karena kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi,
Sekali lagi sangatlah tepat dan bermakna ketika Habibie mengingatkan, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Atas dasar itu, presiden harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya, bahkan di atas kepentingan kelompok dan partai. Pernyataan itu bersifat penegasan, tetapi juga imbauan agar Presiden tidak kehilangan fokus dalam mendorong agenda pembangunan yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat, yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.
Sejauh ini, rakyat lazim didekati kalangan elite ketika pemilu untuk mendapatkan dukungan suara. Namun, dalam banyak kasus, kepentingan rakyat diabaikan begitu pemilu selesai. Janji-janji saat pemilu diabaikan, bahkan rakyat diisap melalui perilaku politik yang korup. Jelas terlihat, kaum elite dan rakyat berjalan sendiri-sendiri. Sungguh dikhawatirkan momentum baru, yang tercipta oleh kehadiran pemerintah hasil Pemilu 2014, berlalu begitu saja jika kekisruhan politik terus berlanjut.
Fokus pemerintah yang banyak terguras pada kekisruhan politik dikhawatirkan hanya akan menelantarkan program kerja dan agenda pembangunan, yang dijanjikan selama kampanye pemilu. Kekompakan di kalangan elite sangat diperlukan untuk perbaikan nasib bangsa.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000011725774
Tidak ada komentar:
Posting Komentar