Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 menyediakan Rp 290 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Jumlah tersebut jauh di atas pagu induk anggaran infrastruktur Rp 190 triliun, apalagi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran infrastruktur 2014 sebesar Rp 177 triliun. Kesepakatan bersama pemerintah dan DPR yang nyaris tanpa hambatan berarti patut dihargai. Kekhawatiran bahwa DPR akan menjadi penghambat pembahasan APBN-P tidak terbukti.

Indonesia membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur. Tidak memadainya infrastruktur menghambat pertumbuhan dan menimbulkan ketidakefisienan ekonomi serta menimbulkan ketimpangan antarwilayah serta kota dan desa.

Ada kebutuhan tambahan listrik hingga 35.000 megawatt untuk menggerakkan industri. Begitu pula jalan, pelabuhan, dan bandara, terutama di luar Jawa, untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Jelas juga perlu penambahan bendungan dan perbaikan saluran irigasi untuk mencapai target Presiden Joko Widodo berswasembada beras, jagung, dan kedelai dalam tiga tahun.

Dengan anggaran yang bertambah 53 persen, ketersediaan dana bukan menjadi isu dalam tahun anggaran 2015. Persoalan justru pada kemampuan membelanjakan dana tersebut agar target terpenuhi dari sisi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.

Apabila data yang disampaikan Persatuan Insinyur Indonesia dan kalangan pengusaha benar, kenaikan anggaran pembangunan infrastruktur akan menghadapi masalah, yakni tidak cukupnya ketersediaan barang.

Kapasitas industri dalam negeri yang kecil dan tak tersedianya industri hulu dan antara menyebabkan kebutuhan barang untuk membangun infrastruktur sebagian harus diimpor. Hal ini dapat meningkatkan risiko bertambahnya defisit transaksi berjalan yang diupayakan mengecil untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Pada sisi lain, kenaikan belanja infrastruktur dan pengesahan APBN-P yang relatif cepat diharapkan segera diikuti pencairan dana. Jika proses pengadaan barang dapat dipercepat melalui mekanisme pembelian secara elektronik dan pekerjaan dapat segera dimulai, belanja pemerintah tersebut akan menjadi stimulus sangat berarti bagi perekonomian. Termasuk, menciptakan lapangan kerja berkualitas dan pada gilirannya menjadi seperti guliran bola salju dalam menggerakkan ekonomi.

Harapan sangat besar ditumpukan pada pembangunan infrastruktur agar perekonomian nasional lebih berkualitas, termasuk menumbuhkan sektor industri. Karena itu, penting memastikan birokrasi di daerah ikut memperlancar pelaksanaan program ini dan menghilangkan hambatan tanpa merugikan rakyat dan meninggalkan masyarakat pinggiran