Inisiatif ini tentu sangat baik karena isu migrasi penduduk dari desa ke kota di Indonesia sudah semakin akut. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada 1960 hanya 15 persen penduduk Indonesia tinggal di kota. Namun, pada 1990, jumlahnya berlipat dua menjadi 30 persen, kemudian pada 2010 menjadi 44 persen, dan diperkirakan menjadi 57 persen pada 2025. Dengan kata lain, pada saat ini (2015) diperkirakan jumlah penduduk yang tinggal di kota sudah berimbang dengan yang tinggal di desa (50 persen).
Sosiolog Jerman, Hans-Dieter Evers (
Akibatnya, sejumlah karakteristik berikut ini menjadi terasa menonjol di banyak kota: banyak daerah kumuh, infrastruktur buruk, pertumbuhan penduduk cepat, serta, seperti diklaim banyak pengamat: susah diatur (
Berangkat dari sinilah tampaknya inisiatif untuk melahirkan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) terjadi. Bagaimana masalah membeludaknya penduduk yang berbondong-bondong ke kota harus disikapi secara cerdas? Aspek-aspek yang akan dinilai meliputi pencapaian ekonomi, harmonisasi bidang sosial, serta upaya melindungi dan menata lingkungan. Adapun faktor pendukung yang dipertimbangkan dalam penilaian adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola pemerintahan, dan kualitas sumber daya manusia.
Menurut saya, masih ada satu faktor lagi yang harus dipertimbangkan, yakni keberadaan infrastruktur. Hal ini penting karena kemampuan daya dukung kota untuk melayani kebutuhan mobilitas publik sehari-hari sangat ditentukan oleh keberadaan fasilitas moda angkutan, yang harus didukung oleh infrastruktur.
Pada 2015, anggaran yang disiapkan untuk membangun infrastruktur sejumlah Rp 290 triliun. Secara nominal, angka ini sudah besar, bahkan merupakan rekor tertinggi dalam sejarah APBN kita. Namun, jika dibandingkan dengan PDB saat ini Rp 11.000 triliun, maka itu hanya kurang dari 3 persen, meski angka itu belum sebanding dengan referensi terbaik dunia untuk negara berkembang, yakni Tiongkok (10 persen) dan Brasil (5 persen).
Hasrat besar Presiden Joko Widodo yang ingin membangun banyak waduk ternyata "hanya" butuh sekitar Rp 1 triliun. Cukup kecil jika dibandingkan dengan seluruh anggaran infrastruktur yang kita miliki.
Sebagai perbandingan, biaya pembangunan transportasi massal cepat (MRT) di Jakarta Rp 27 triliun, yang dikerjakan dalam 7 tahun. Artinya, jika diamortisasikan, anggaran dalam setahun hanya Rp 4 triliun. Cukup murah dan sangat terjangkau oleh APBN kita. Dengan kata lain, jika kita cukup cerdik dalam mengelola keuangan negara, baik di level pusat maupun provinsi, akan banyak infrastruktur yang dapat dibangun. Mestinya kita tidak perlu sampai tertinggal dalam membangun infrastruktur.
Jakarta baru akan memiliki satu jalur MRT pertamanya pada 2019 (sepanjang 21 kilometer). Padahal, Beijing sudah memiliki 18 jalur MRT (527 kilometer), sedangkan Shanghai 14 jalur (538 kilometer).
Sementara itu, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dibangun pada 2009 dengan anggaran relatif murah, Rp 300 miliar. Namun sayang, sesudah membangun satu gerbang, lalu berhenti. Padahal, Terminal 1 dan 2 sudah serasa meledak karena tak mampu lagi menampung penumpang. Baru pada 2012 pembangunan Terminal 3 dilanjutkan, dengan biaya Rp 4,7 triliun.
Ilustrasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemerintah dan parlemen kita memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas dalam politik anggaran. Jika hal-hal teknis yang paling esensial seperti ini saja masih teledor, maka kota-kota besar kita hanya akan terjebak di kubangan "kota-desa", seperti terminologi Evers.
Pemerintah pun kini mulai berencana membangun MRT tidak cuma di Jakarta, tetapi juga di Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar. Ini hebat dan memang harus dilakukan. Kita tidak boleh lagi mengulang kesalahan masa lalu: baru membangun infrastruktur ketika sudah terlambat.
Kemampuan menentukan prioritas serta mengantisipasi kebutuhan dalam jangka menengah dan panjang perlu dimasukkan menjadi salah satu kriteria dalam penghitungan IKCI. Kita tidak mau lagi selalu terlambat dalam kejar-kejaran antara pembangunan infrastruktur melawan arus urbanisasi, yang tampaknya mustahil dibendung itu....
A TONY PRASETIANTONO, KEPALA PUSAT STUDI EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK UGM
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Maret 2015, di halaman 15 dengan judul "Indeks Kota Cerdas Indonesia".
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar