Dana itu disebutkan berasal dari institusi dana investasi milik pemerintah, 1Malaysia Development Bhd atau 1MDB. Harian Wall Street Journal, Jumat (3/7), menurunkan laporan investigasi terkait aliran dana sebesar 700 juta dollar AS (sekitar Rp 9,3 triliun) dari sejumlah badan perbankan dan 1MDB.
PM Najib Razak langsung membantah berita yang diturunkan harian Wall Street Journal itu dan menyebut berita itu sebagai bentuk "sabotase politik" terhadap dirinya. Ia juga menyebut berita itu sebagai upaya merusak dan melemahkan kepercayaan terhadap perekonomian Malaysia.
1MDB juga membantah pihaknya memberikan dana kepada PM Najib Razak. Dalam pernyataan tertulisnya, 1MDB menegaskan, terkait dengan pemberitaan media, pihaknya tidak pernah memberikan dana kepada PM Najib Razak.
Tampaknya, bantahan PM Najib Razak tidak cukup. Oleh karena, Sabtu, Jaksa Agung Malaysia Abdul Gani Patail mengatakan, satuan tugas yang menginvestigasi 1MDB telah menyerahkan sejumlah dokumen kepadanya, termasuk yang terkait dengan tuduhan adanya uang yang ditransfer ke rekening pribadi PM Najib Razak.
Namun, Abdul Gani tidak merinci pernyataannya dan juga tidak mengungkap apa isi dokumen-dokumen yang diterimanya. Abdul Gani hanya menyebutkan, dirinya telah memberikan arahan kepada satuan tugas untuk mengambil langkah lanjutan. Akan tetapi, ia tidak merinci langkah lanjutan apa yang akan diambil.
Abdul Gani dalam pernyataan tertulisnya mengatakan, satuan tugas itu telah mendatangi kantor-kantor dari tiga perusahaan yang berkaitan dengan 1MDB.
Sesungguhnya desas-desus bahwa 1MDB telah mengirimkan dana hingga ratusan juta dollar AS ke rekening pribadi PM Najib Razak sudah lama beredar di kalangan masyarakat di Malaysia. Bukan hanya itu, 1MDB yang diketuai PM Najib Razak menjadi sasaran kritik karena utangnya mendekati 11,6 miliar dollar AS dan salah kelola keuangannya.
Memang belum jelas ke arah mana krisis di Malaysia itu menuju, tetapi kita mengharapkan duduk soalnya diungkap secara jelas dan transparan. Kita mengutip apa yang dikatakan Deputi PM Malaysia Muhyiddin Yassin, "Tuduhan itu serius karena menyangkut kredibilitas dan integritas Najib Razak sebagai PM."
Itu sebabnya, kita berharap PM Najib Razak tidak hanya membantah beritaWall Street Journal, tetapi juga melakukan langkah lain untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak bersalah.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Juli 2015, di halaman 6 dengan judul "Membantah Saja Tidak Cukup".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar