Sikap yang ditunjukkan para menteri luar negeri ASEAN dalam pertemuan tahunan mereka di Kuala Lumpur, Malaysia, patut diacungi jempol.
Secara bersama-sama mereka mengabaikan permintaan Tiongkok yang menginginkan sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan tidak dibahas dalam Pertemuan Tahunan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) Ke-48 dan pertemuan lanjutannya di Putra World Trade Center, Kuala Lumpur, 1-6 Agustus 2015.
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi memastikan isu sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan dibahas pada Selasa (4/8). Hal itu mengingat agenda pembahasan sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan telah disepakati pada Pertemuan Tingkat Perwakilan Tetap ASEAN (CPR) dan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM).
Isu sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan sangat penting bagi ASEAN. Empat negara anggota ASEAN, yakni Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam, memiliki tumpang tindih klaim wilayah di perairan Laut Tiongkok Selatan dengan Tiongkok dan Taiwan.
Kita belum lupa bagaimana Tiongkok menekan Kamboja sebagai tuan rumah AMM ke-45 di Phnom Penh sehingga pada penutupan AMM itu untuk pertama kali dalam sejarah ASEAN tidak dikeluarkan Komunike Bersama.
Komunike Bersama itu gagal dikeluarkan karena ada pertentangan yang kuat antara Kamboja sebagai tuan rumah dan Filipina tentang perlu tidaknya insiden sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan dimasukkan dalam Komunike Bersama. Oleh karena tidak ada yang mau mengalah, Komunike Bersama urung dikeluarkan.
Kini, tiga tahun sesudahnya, semua anggota ASEAN sepenuhnya sepakat untuk membahas isu sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan walaupun Tiongkok terus meminta agar isu itu tidak dibahas. Bukan hanya itu, dalam draf Komunike Bersama yang bocor ke media disebutkan, para pemimpin memberikan perhatian pada perkembangan-perkembangan terbaru "yang berpotensi mengikis perdamaian, keamanan, dan stabilitas Laut Tiongkok Selatan". Kesepakatan itu menggambarkan bahwa ASEAN tidak bisa lagi dipecah belah oleh Beijing dan itu adalah pencapaian yang membanggakan.
Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan meningkat setelah Tiongkok membangun pulau buatan di salah satu gugus karang di Kepulauan Spratly yang menjadi tumpang tindih klaim wilayah. Ada kekhawatiran Tiongkok akan menggunakan pulau itu untuk kepentingan militer walaupun Beijing berulang kali membantahnya.
Rasanya penting bagi ASEAN untuk menggunakan AMM ke-48 di Kuala Lumpur ini untuk menegaskan perlunya pihak-pihak yang memiliki tumpang tindih klaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan mengacu pada Deklarasi dan Kode Tata Berperilaku yang disepakati ASEAN dan Tiongkok tahun 2002.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar