Pergeseran ini didorong oleh kemajuan ekonomi Tiongkok. Kekuatan ekonomi Tiongkok diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia, sangat mungkin melampaui Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Eropa. Kekayaan ekonomi Tiongkok memungkinkan negara ini membangun dan memperluas kekuatan militernya. Besarnya skala kekuatan militer dan ekonomi Tiongkok memperkokoh pengaruhnya di kawasan. AS tidak lagi menjadi kekuatan tunggal. Tiongkok menjadi kekuatan potensial yang mengimbangi dominasi AS di wilayah Asia, juga di panggung global.
Situasi ini tentunya mendorong reaksi dari AS, Jepang, dan sejumlah negara maju lain di Eropa. AS secara berhati-hati perlu mendefinisikan posisi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik, sebagai musuh atau mitra strategis dalam beberapa tujuan. Sejauh ini Washington menjalankan kebijkan re-balancing di Asia Pasifik. AS menjalankan sikap untuk kompetitif dan kooperatif sekaligus terhadap Tiongkok, seraya mendorong Beijing menerima norma, nilai, dan institusi internasional yang berlaku saat ini.
Rivalitas kekuatan di antara Tiongkok dan AS dan antara Tiongkok dan Jepang menciptakan berbagai tindakan dan upaya untuk berebut pengaruh dan menanamkan dominasi. Tiongkok secara nyata hendak mendominasi dan menguasai akses ke sumber-sumber energi di Laut Tiongkok Selatan. Eskalasi konflik dengan Jepang di wilayah ini berpotensi meningkat di masa mendatang. Rivalitas Tiongkok dengan India mengambil tempat di Samudra Hindia. Indonesia tepat berada di tengah-tengah Laut Tiongkok Selatan dan Samudra Hindia, wilayah pertarungan pengaruh antarkekuatan-kekuatan besar.
Persaingan yang sifatnya militeristik itu melebar ke ranah ekonomi. Tiongkok berinisiatif memelopori Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), yang kemudian mendorong Jepang mengalokasikan 110 miliar dollar AS melalui Bank Pembangunan Asia untuk pinjaman pembangunan infrastruktur juga. AS mendorong kawasan bebas perdagangan, Trans-Pacific Partnership, tanpa melibatkan Tiongkok; adapun Tiongkok memelopori Free Trade Area of Asia-Pacific. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan kian besarnya tekanan integrasi ekonomi di kawasan.
Posisi strategis Indonesia
Indonesia adalah negara yang memiliki potensi strategis yang harus mengayuh lajunya di antara dua gelombang besar tersebut. Secara geografis, wilayah perairan Indonesia strategis bagi kepentingan jalur perdagangan, jalur distribusi minyak dunia, militer; termasuk potensi ekonomi dari ikan dan sumber energi di lepas pantai. Belum lagi sejumlah mineral yang dibutuhkan oleh dunia industri. Penduduk Indonesia sendiri merupakan pasar yang besar untuk menyerap berbagai produk barang dan jasa.
Posisi strategis dan potensi ekonomis yang dimiliki Indonesia tidak akan mungkin dilewatkan begitu saja oleh kekuatan-kekuatan dunia yang sedang bersaing. Bagi Indonesia yang menganut doktrin bebas-aktif tidak ada pilihan selain mempertahankan kepentingan nasionalnya. Harus bisa mengambil manfaat dari dinamika kekuatan global yang sedang berlangsung, tanpa harus berpihak kepada salah satu poros.
Peristiwa politik dan ekonomi adalah gelombang di permukaan. Secara sesaat ia dapat diantisipasi dengan kebijakan oleh satu era pemerintahan. Yang terpenting adalah membangun struktur di bawah fenomena ekonomi dan politik yang tampil di layar berita sehari-hari. Indonesia membutuhkan suatu nilai yang tinggal diam, yang tidak gampang terombang-ambing oleh transaksi ekonomi dan tekanan politik.
Kepentingan Indonesia tentunya menciptakan kesejahteraan bagi publiknya. Alokasi sumber daya semestinya maksimal demi adanyacommon good. Kemaslahatan bersama tidak dapat difasilitasi oleh ranah politik yang semata soal pergantian dan perebutan kekuasaan. Juga ranah ekonomi yang mudah jatuh hanya pada soal keuntungan terdekat. Sifat alamiah keduanya memaksimalkan sikap persaingan, kepentingan diri dan kelompok, yang tentunya akan mengorup kebajikan umum. Visi tentang bangsa Indonesia dan kemaslahatan bersamanya, harus menjadi tali kekang bagi kedua ranah ranah tersebut.
Hal yang perlu dikerjakan, meski tak menjadi solusi segera, adalah mengembangkan modal budaya dan modal sosial, sebagai alternatif strategi pembangunan yang selama ini menekankan pada modal ekonomi saja. Modal budaya dan sosial bisa mengubah orientasi politik bukan lagi menekankan pencarian kekuasaan, namun lebih ke pelayanan publik. Modal budaya adalah perwujudan kemampuan dan seni serta pencapaian intelektual yang dianggap meningkatkan kualitas habitat dan manusianya, sehingga membentuk dan mengarahkan tata hidup, perilaku, dan etos suatu kelompok masyarakat.
Secara normatif, budaya terkait kaidah etika, pembinaan nilai, dan perwujudan cita-cita. Modal sosial sendiri merupakan jaringan hubungan yang membentuk kedudukan sosial, misalnya, persahabatan, kekerabatan, asosiasi, jaringan alumni, atau keanggotaan organisasi lainnya. Yang terpenting dari modal sosial nilai yang menopangnya: kesetiaan, kepercayaan, solidaritas, kepedulian atau belarasa. Modal sosial dan budaya bukan sesuatu yang terberikan, tetapi ia harus diupayakan.
Strategi penempatan modal budaya dan sosial bisa menjadi landasan kuat bagi perkembangan ekonomi. Persaingan ekonomi akan fair dan mendorong efisiensi hanya bila demokrasi efektif. Demokrasi semakin efektif bila modal sosial suatu bangsa kuat, (banyaknya asosiasi mandiri yang mengejar kepentingan umum) serta tingkat pendidikan masyarakat semakin mampu membentuk warga negara kompeten. Demokrasi efektif tergantung partisipasi yang terbuka dan kompetitif.
Kualitas partisipasi terstruktur dalam politik dan ekonomi di mana institusi-institusi yang sah dan efektif melindungi serta mengendalikan kegiatan-kegiatan di kedua arena itu melalui penentuan batas dan pintu aksesnya.
Jadi, modal budaya dan sosial memungkinkan kualitas partisipasi terstruktur dalam politik dan ekonomi karena meningkatnya kemampuan pengawasan dan semangat pelayanan publik. ini menjadikan sah dan efektif institusi-institusi sosial. Artinya ada transparansi dan akuntabilitas. Modal sosial dan budaya yang ada yang diarahkan menciptakan warga yang kompeten, secara teknis dan berorientasi pada pelayanan publik (etis).
Potensi ekonomi Indonesia sangat diperhitungkan dalam kancah global, keanggotaan dalam G-20 merupakan indikator yang jelas. Secara politik, dengan proses pemilu demokratis tiga kali berturut-turut, memberi legitimasi politik untuk menjadi inisiator dan memimpin ASEAN dalam menjaga independensi kawasan. Ada banyak potensi dan nilai strategis Indonesia. Ia tak akan menjadi apa-apa jika ia tidak dikelola dan dikelola oleh mereka yang kompeten.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar