Enam paket yang dikeluarkan sejak 9 September itu menuntut deregulasi 177 peraturan. Sejauh ini dalam catatanKompas ada 108 peraturan yang rampung. Meskipun lebih dari separuh peraturan sudah siap, peraturan baru tersebut perlu disosialisasikan kepada aparat pemerintah sebagai pelaksana.
Tidak mengherankan muncul pendapat agar pemerintah menunda paket baru kebijakan ekonomi sampai diyakini efektivitas paket yang sudah dikeluarkan.
Keenam paket kebijakan ekonomi tersebut merupakan respons pemerintah menjawab perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Ekonomi 2015 tumbuh lebih lambat dari perkiraan Bank Indonesia setelah revisi, yaitu 4,7-5,1 persen tahun ini. Pertumbuhan ekonomi triwulan I hanya 4,72 persen, triwulan berikutnya 4,67 persen, dan berhasil naik ke 4,73 persen pada triwulan III. Belanja pemerintah yang naik cepat memasuki semester II mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan III.
Kalangan bisnis menyambut baik paket kebijakan dari pemerintah dengan catatan menunggu implementasi kebijakan tersebut. Tantangannya bukan hanya menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan, melainkan juga kesiapan aparat birokrasi dari pusat hingga daerah memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut.
Tantangan bagi birokrasi adalah melayani masyarakat sebaik-baiknya. Bukan hanya cepat dan cermat, tetapi juga tidak memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri dan kelompok.
Dalam tulisan di harian Kompas (13/11), Wakil Presiden RI 2009-2014 Boediono mengingatkan pentingnya membangun institusi untuk memakmurkan rakyat. Institusi diartikan sebagai satu set aturan main dan orang-orang pelaksananya. Tiga institusi perlu prioritas untuk dibangun: politik, birokrasi, dan hukum.
Daron Acemoglu dan James A Robinson dalam buku The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Why Nations Fail(2012) memaparkan pentingnya institusi yang kuat dan terpusat sekaligus inklusif agar suatu bangsa mencapai kemakmuran dalam pengertian modern.
Pada tiga institusi yang disebut Boediono jelas kita masih kedodoran. Khusus pada birokrasi, birokrasi masih bekerja terkotak-kotak dan terkesan melayani diri sendiri. Tanpa reformasi birokrasi, berbagai paket kebijakan ekonomi akan lambat memberi efek pada pertumbuhan ekonomi, apalagi yang berkualitas.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 November 2015, di halaman 6 dengan judul "Birokrasi Harus Melayani".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar