Tantangan tersebut adalah tidak tercapainya target pembangunan yang sesungguhnya esensi dari upaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu menciptakan masyarakat sejahtera dan berkeadilan.
Masalah mendasar kita adalah belum tercapainya cita-cita kemerdekaan. Keinginan menghapuskan kemiskinan belum terwujud. Jumlah orang miskin bertambah. Tingkat pengangguran terbuka melampaui target APBN Perubahan 2015. Yang lebih memprihatinkan, tingkat kemiskinan tahun 2015 bertambah parah dan dalam.
Koefisien gini (gini ratio) yang mencerminkan tingkat ketimpangan juga tidak berhasil turun. Bank Dunia menengarai, ketimpangan semakin memburuk. Dalam laporan awal Desember lalu, Bank Dunia menyebutkan, sekitar 10 persen orang terkaya Indonesia menguasai 77 persen kekayaan nasional. Jika dipersempit, sekitar 1 persen orang superkaya Indonesia menguasai 50,3 persen dari uang dan properti nasional.
Kesenjangan ekonomi terbukti menghambat pembangunan karena akses dan manfaat yang tidak merata terhadap sumber daya ekonomi menurunkan peran serta masyarakat. Ketimpangan kemakmuran berpeluang menimbulkan gejolak sosial.
Tidak tercapainya pembangunan berkualitas memperlihatkan perlunya reorientasi arah pembangunan nasional. Pembangunan yang mengandalkan mekanisme pasar menyebabkan sebagian besar masyarakat tertinggal. Apalagi, ekonomi kita semakin terbuka melalui berbagai perjanjian perdagangan regional, termasuk dengan ASEAN.
Pemerintah telah menjalankan program bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, dan transfer tunai untuk orang miskin. Yang perlu dipertajam adalah ketepatan sasaran dan besaran bantuan. Masih ada penduduk miskin tidak memiliki akta kelahiran sehingga tidak dapat mengakses bantuan. Membangun infrastruktur, terutama di luar Jawa, dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah meskipun manfaatnya baru terasa pada jangka menengah atau panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada sektor-sektor yang dapat segera menurunkan kesenjangan.
Membangun sektor pangan, termasuk pertanian dan perikanan dalam arti luas, selain meningkatkan ketahanan pangan nasional, juga menjadi cara memeratakan pembangunan dan menahan urbanisasi ke kota besar. Pembangunan yang terintegrasi dan holistik serta bervisi masa depan akan menjamin pembangunan berkelanjutan. Yang tak boleh putus dilakukan adalah memberantas korupsi sebagai penyebab ketimpangan terbesar.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Januari 2016, di halaman 6 dengan judul "Tantangan Atasi Ketimpangan".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar