Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Basuki, akhir-akhir ini, dan mungkin beberapa hari yang akan datang, sibuk mencari partai politik yang bersedia menyediakan kadernya sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada Serentak Februari 2017. Dinamika politik lokal di Jakarta dewasa ini menghadapkan Basuki pada dua pilihan. Pertama, "menari tango" bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) atau, kedua, berdansa dengan kumpulan "Teman Ahok". Pilihan tersebut tidak hanya harus diperhitungkan dengan cermat, melainkan juga memerlukan intuisi tajam agar tidak meleset, yang ujung-ujungnya mengecewakan pendukung dan konstituennya.
Pilihan pertama sebenarnya cukup baik, selain karena Basuki mempunyai hubungan pribadi yang lumayan erat dengan Megawati Soekarnoputri, Djarot Saiful Hidayat yang mungkin akan diajukan sebagai kandidat wakil gubernur DKI Jakarta, juga bukan orang asing bagi Basuki. Keduanya sudah bersama-sama memimpin Jakarta. Namun, tampaknya jalan tidak semulus itu mengingat beberapa kader PDI-P telah memanaskan hubungan Basuki dengan PDI-P dengan melancarkan ungkapan Basuki harus diuji loyalitasnya, Basuki jangan coba-coba mengatur PDI-P, dan ungkapan sejenis yang tidak mendekatkan, tetapi justru merenggangkan hubungan keduanya.
Sementara itu, bagi Basuki, yang mungkin sedang menimbang-nimbang parpol apa yang akan menjadi pengusungnya, mendengarkan narasi semacam itu harus berpikir dua kali. Apalagi, kalau untuk memperoleh kandidat wakil gubernur dari parpol harus sowan dan sungkem serta memohon-mohon; dia khawatir hanya akan selalu didikte dan dianggap sekadar petugas partai. Ujung-ujungnya membanjirnya tagihan politik yang hanya akan menyandera dirinya. Terlebih kalau mengaca pengalaman ironis Presiden Joko Widodo, parpol pengusung tidak jarang dengan garang menjadi pementung atau pemukul. Karena itu, opsi ini kecil kemungkinannya menjadi pilihan Basuki.
Pilihan kedua, bersandar kepada "Teman Ahok". Opsi ini bagi Basuki lebih leluasa dalam mewujudkan impiannya. Selain itu, perkumpulan ini juga keberatan Basuki diusung parpol. Tanpa dukungan parpol, elektabilitas Basuki amat sulit dikejar para pesaingnya. Hasil survei Populi Center pada Februari 2016, elektabilitas Basuki hampir 50 persen, jauh melampaui kandidat lainnya, seperti Ridwan Kamil, Yusril Ihza Mahendra, Nachrowi Ramli, dan Adhyaksa Dault. Basuki lebih mujur karena para calon pesaing yang lebih adekuat kompetensinya, seperti Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung), Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), membatalkan diri sebagai kompetitornya.
Meski demikian, sebaiknya pendekatan terhadap parpol, khususnya PDI-P, tetap harus dilakukan agar mereka bersedia menjadi pendukung, bukan pengusung, sebagaimana dilakukan Partai Nasdem, Hanura, dan mungkin akan diikuti parpol lain. Dukungan tersebut sangat penting dalam mengelola kelancaran pemerintahan.
Kandidat gubernur DKI Jakarta lainnya tidak perlu surut melihat elektabilitas Basuki. Mengalahkan Basuki tidak terlalu sulit, syaratnya mampu membuktikan dan meyakinkan kepada masyarakat Ibu Kota dengan memberikan bukti nyata hasil kerja kerasnya, transparan, serta akuntabel yang dapat diukur dan dirasakan. Bukan retorika dan citra. Keunggulan Basuki membangun citra berbanding terbalik dengan para politisi pada umumnya. Basuki terbangun citranya akibat keberhasilan membuat kebijakan yang konkret dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya mulai dirasakan baik oleh masyarakat.
Padahal, apa yang dicapai Basuki, bagi pemerintahan masa lalu, adalah kemustahilan. Misalnya, menggerakkan mesin birokrasi Provinsi DKI Jakarta, menegakkan peraturan, berani mulai melaksanakan tahap pembangunan MRT (transportasi massal cepat), sungguh-sungguh mengatasi problem banjir, dan membenahi jalur hijau atau bantaran sungai yang ditempati penduduk liar.
Karena itu, meski kadang menuai protes, tingkat preferensi masyarakat DKI terhadap Basuki tetap tinggi. Intinya, Basuki berhasil mengelola Pemerintahan DKI Jakarta pararel dengan kualitas jiwa dan komitmennya membangun Jakarta. Kalau para pesaing hanya membangun citra dengan jurus tunggal blusukantanpa disertai bukti nyata, hanya akan membuat masyarakat terpingkal-pingkal sampai keluar air mata saking gelinya.
Mencermati dinamika politik DKI Jakarta menjelang Pilkada Serentak 2017, Basuki tidak mempunyai pasangan tari tango yang ideal yang chemistry-nya cocok untuk mengelola pemerintahan DKI Jakarta. Mungkin sudah takdir politik, Basuki harus menari sendirian agar lebih leluasa dan lebih terlihat gagah dalam mewujudkan impian rakyat Jakarta. Ia akan melakukan Tari Topeng Klana asal Cirebon, joget yang diilhami oleh adegan raja yang suka mengelana, mempunyai cita-cita tinggi, serta memanifestasikan kegagahan dan kejujuran dalam mengemban tugasnya. Semoga!
J KRISTIADI, PENELITI SENIOR CSIS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar