Saya adalah guru honorer di SMKN 1 Jakarta sejak 2014 hingga sekarang. Saya telah berusaha menjalankan tugas mengajar dengan sebaik-baiknya, tetapi dalam Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Provinsi DKI Jakarta nama saya tidak terbawa.
Pada 16-21 November 2015, Kepala Tata Usaha SMKN 1 meminta saya membuat surat lamaran guru honorer dengan berkas-berkas pendukungnya. Ia mengatakan, hal ini atas permintaan Suku Dinas Pendidikan DKI.
Hal tersebut telah saya lakukan sesuai petunjuk Kepala TU SMKN 1 Jakarta. Selanjutnya saya minta informasi atas surat edaran untuk tes pada hari Senin, 30 November 2015. Namun, menurut kepala TU tidak jelas kapan akan diadakan, bahkan mungkin tidak ada tes.
Menjelang liburan Desember 2015, saya diminta melengkapi berkas, seperti surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, surat keterangan bebas narkoba, rekening Bank DKI, dan tanda tangan di atas meterai untuk surat kontrak kerja dengan kepala sekolah SMKN 1 Jakarta, serta surat pernyataan. Semua saya lakukan.
Kepala TU SMKN 1 Jakarta juga meminta saya masuk setiap hari dari pukul 06.30 sampai pukul 15.00 dari Senin sampai Jumat dan dibebani tugas tambahan mengajar bidang lain, termasuk piket. Semua juga saya jalankan.
Demikian sampai dengan adanya perubahan surat kontrak kerja yang bukan lagi dengan Kepala Sekolah SMKN 1 Jakarta, melainkan dengan Bapak Posma Marbun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Tahun 2016. Saya buat rangkap dua sebagaimana yang diminta dan ditandatangani di atas meterai.
Namun, dalam berita terakhir, 22 Februari 2016, yang disampaikan Kepala TU ataupun Kepala Sekolah SMKN 1, ternyata ada empat guru honorer yang tidak masuk dalam program, termasuk saya. Kami mencoba menanyakan apa kriteria masuk atau tidak dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidikan Non-PNS di Sekolah Negeri DKI? Tidak ada kejelasan. Namun, informasi terakhir dari kepala sekolah SMKN 1, katanya karena keterbatasan kuota. Benarkah?
Saat ini, SMKN 1 Jakarta sudah tidak membayar honor saya yang mengajar Agama, bahkan saya diminta memberikan pelajaran kepada para murid saya di luar SMKN 1.
IGNATIUS BAMBANG, NUPTK 5735-7426-4220-0002
Salah Kaprah Berbahasa
Bulan lalu, tepatnya Minggu (21/2/2016), saya berbahagia sekali mendengar program yang terlantunkan di Jakarta. Program tersebut adalah "Hari Pembersihan Sampah Nasional".
Dari struktur kalimatnya, saya menduga yang akan dibersihkan adalah "Sampah Nasional". Ini kalau menurut "Kamus Rakyat" berarti adalah koruptor, pelacur, dan sejenisnya.
Ternyata yang dibersihkan adalah onggokan sampah. Gara- gara itu, saya merenungkan penggunaan bahasa Indonesia.
Kalau mengikuti hukum DM bahasa Indonesia, seharusnya kalimat yang benar adalah "Hari Nasional Pembersihan Sampah".
Sila dirasa perbedaannya.
BAMBANG HIDAYAT, WARGA KECAMATAN LEMBANG, BANDUNG BARAT
Layanan Telkom
Sejak Jumat (26/2), internet di kantor saya tidak dapat digunakan. Saya pun segera menghubungi ke nomor 147. Layanan pelanggan menanggapi bahwa di hari Senin (berarti 29/2) internet bisa digunakan kembali.
Namun, pada hari Senin internet belum bisa digunakan. Saya menghubungi lagi 147 dan dijanjikan akan ada teknisi Telkom yang datang. Akan tetapi, tidak ada teknisi Telkom yang datang.
Sebenarnya kejadian ini sudah berlangsung berulang kali. Setiap dua minggu sekali pasti internetnya mati.
Sudah hampir seminggu sampai saya menulis keluhan ini, internet belum bisa digunakan. Saya juga sudah mendatangi Plasa Telkom di daerah Pasar Anyar, Tangerang, tetapi tidak ada perubahan.
Internet yang mati membuat pekerjaan terhambat dan banyak proyek saya hilang.
NIKE FAMELLA, CISALAK, SUKMAJAYA, DEPOK
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Maret 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar