Turki bersedia memulangkan pengungsi baru asal Suriah yang sudah menyeberang ke Yunani lewat Turki. Usulan ini disebut "satu untuk satu". Satu pengungsi ilegal asal Suriah yang dipulangkan harus ditukar dengan penempatan untuk satu pengungsi asal Suriah di Eropa, yang diambil dari penampungan pengungsi "resmi" di Turki. Dengan kata lain, para pengungsi ini sudah diproses melalui administrasi yang tertata.
Sebagai imbalannya, Turki mengeluarkan tuntutan yang harus dipenuhi UE. Pertama, kebijakan bebas visa Eropa bagi warga Turki yang dimulai Juni ini. Ankara juga meminta agar dana penanganan pengungsi yang dijanjikan UE sebesar 3 miliar euro dinaikkan menjadi dua kali lipat. Selain itu, Turki juga meminta agar pembicaraan tentang keanggotaan Turki di Uni Eropa dibuka kembali.
Uni Eropa, meskipun terenyak dengan tuntutan Turki, tampaknya tak bisa berbuat banyak. Kartu as ada di tangan Turki. Dulu, Turki harus habis-habisan melakukan reformasi untuk menyesuaikan dengan "nilai-nilai Eropa", agar keinginannya untuk menjadi anggota UE dipertimbangkan. Kini, Turki berada di atas angin.
Alhasil, UE tutup mata ketika pemerintahan PM Turki Ahmet Davutoglu dan Presiden Recep Tayyib Erdogan pekan lalu membungkam surat kabarZaman dan juga Cihan News yang berpandangan kritis. Masalah kebebasan pers yang dulu menjadi pilar Eropa seolah dilupakan UE.
Bukan hanya itu, baik UE maupun Turki juga seperti tak peduli bahwa memulangkan pengungsi yang telah tiba di Eropa bertentangan dengan hukum internasional. Di bawah hukum internasional, para pencari suaka hanya bisa dipulangkan ke negara yang akan melindungi mereka dan tidak mengembalikannya ke negara asal pengungsi.
Detail dan ratifikasi kesepakatan UE-Turki ini akan dibahas lebih rinci dalam pertemuan puncak UE di Brussels 17-18 Maret nanti. Protes sudah muncul di sana-sini terhadap usulan Turki. Ankara dianggap meminta terlalu banyak, khususnya soal keanggotaan di UE. Namun, persoalan politik dalam negeri membuat negara besar seperti Jerman dan Perancis tak punya banyak pilihan.
Kanselir Jerman Angela Merkel, misalnya, ingin kesepakatan soal pengungsi dengan Turki secepatnya disepakati sebelum pemilu nasional. Pekan ini tiga provinsi di Jerman akan melakukan pilkada. Survei menunjukkan, partai Merkel kalah populer dari partai kanan anti imigran. Haluan angin pun berubah. Turki kini justru mengocok kartu Eropa.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Maret 2016, di halaman 6 dengan judul "Kartu As di Tangan Turki".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar