Pengamatan saya di banyak kantor pos menunjukkan, kantor pos sekarang lebih banyak melayani masyarakat dalam hal pengiriman barang, uang, dan penjualan token listrik. Revolusi digital membuat masyarakat lebih senang mengirim pesan melalui layanan pesan singkat atau SMS dan fasilitas komunikasi digital lain sehingga pengiriman surat manual hampir tiada lagi.
Saya pernah membaca berita di surat kabar bahwa dari 62 kantor pos yang ada di Riau, hanya dua yang mampu membiayai sendiri dana operasionalnya. Sisanya harus dibiayai negara. Untung saja sebagian besar karyawan PT Pos Indonesia adalah aparatur sipil negara (ASN) atau yang dulu disebut pegawai negeri sipil (PNS).
Agar layanan pengiriman surat kembali hidup, PT Pos Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk menghidupkan kembali budaya berkirim kartu pos di antara para pelajar dari Sabang sampai Merauke. Di kelas atau pada semester tertentu, setiap siswa SD sampai SMA diwajibkan mengirim dan menerima sejumlah kartu pos kepada dan dari sahabat penanya di sejumlah kota atau daerah lain.
Dengan demikian, akan terjalin persahabatan di antara sesama anak bangsa di seluruh persada negeri. Pertemanan di antara mereka akan terjalin indah seiring tumbuhnya kesadaran untuk bersama-sama menjaga keindahan dan keberagaman negeri tercinta, sebagaimana tergambar dalam aneka kartu pos yang saling dikirimkan.
Penjualan prangko pun akan kembali marak di sejumlah kantor pos di beberapa kota dan daerah sehingga PT Pos Indonesia tidak lagi merugi dan toleransi bisa ditumbuhkembangkan secara nyata sejak usia muda.
PANDU SYAIFUL, JL NILA, PERUMAHAN CENDANA BLOK A-02, PEKANBARU
Perpanjangan Sertifikat
Pada 13 Desember 2013, saya mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan nomor 2291/Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, atas nama saya, Daniel Kristanto. Namun, sudah lebih dari dua tahun proses belum selesai.
Ketika saya menanyakan kapan kira-kira proses perpanjangan itu selesai, pihak BPN menjawab sertifikat tersebut belum ditemukan.
Padahal, sertifikat asli itu sudah saya serahkan kepada BPN Jakarta Selatan dan tanda terimanya ada pada saya.
Saat ini, saya sangat membutuhkan sertifikat tersebut untuk jaminan. Saya mohon kepada pejabat terkait agar menyelesaikan masalah ini.
DANIEL KRISTANTO, JL BONA INDAH B-5, LEBAK BULUS, JAKARTA SELATAN
Nasib Kedondong
Kontur luar dan daging kedondong halus, tetapi kecut dan berserabut, sedangkan salak yang kasar tetapi lezat menjadi analogi dalam menggambarkan pemimpin buruk dan baik. Muncullah kesimpulan mengenai pemimpin kedondong dan pemimpin salak di OpiniKompas (26/3).
Penulis, Jakob Sumardjo, berupaya menguraikan kasus klasik dengan melepaskan diri dari analogi pemimpin serigala berbulu domba dan berhasil secara kreatif menciptakan analogi baru.
Sayang, kedondong akhirnya dipersepsikan sebagai buah negatif, padahal sekarang jus buah kedondong sedang ramai dipromosikan sebagai salah satu minuman berkhasiat kesehatan. Jangan-jangan, gara-gara ini jus kedondong jadi tidak laku.
Akibat munculnya persepsi baru tersebut, pemimpin berkarakter kedondong buru-buru muncul dengan penampilan baru menjadi pemimpin berkulit salak berdaging kedondong, atau kedondong berkulit salak. Ini selalu dimungkinkan berkat rekayasa bioteknologi politik.
Salut kepada Pak Jakob Sumardjo yang telah merekayasa kata-kata Indonesia, sekalipun uraiannya yang beranalogi selalu memiliki keterbatasan dan dapat menimbulkan mispersepsi.
Para filosof selalu mengatakan, bahasa merupakan simbol komunikasi, tetapi simbol tidak selalu dapat mengungkapkan kenyataan atau ide secara utuh. Bahasa pun selalu mengundang pembahasan lebih lanjut.
Semoga uraian di atas bisa membantu melengkapi keterbatasan simbolisasi.
WIM K LIYONO, SURYA BARAT, KEDOYA UTARA, KEBUN JERUK, JAKARTA BARAT
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 April 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar