Saya sangat terganggu membaca berita di berbagai media terkait kebijakan kependidikan-tinggian dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti). Untuk mengatasi setiap permasalahan Ditjen Dikti seolah hanya punya satu cara, yakni "meningkatkan kuantitas dan mengabaikan kualitas".
Masalah kurangnya tenaga guru besar, misalnya, solusi yang dipilih adalah dengan mempermudah persyaratan untuk menggapai gelar tersebut. Persoalan kurangnya jumlah dokter diatasi dengan gagasan memperbanyak jumlah fakultas kedokteran. Kalau hanya menelurkan kebijakan-kebijakan seperti ini, apakah pemerintah perlu khusus membentuk Kemenristek dan Dikti, terpisah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan?
Walau banyak pakar yang berkompeten menulis di media cetak tentang "keanehan" ini, tetapi Kemenristek dan Dikti bergeming. Terutama tentang rencana "obral" izin pendirian fakultas kedokteran. Apakah Pak Menteri mau bila sakit perut diobati dengan obat batuk? Hal ini benar-benar pernah terjadi. Seorang mahasiswa yang meski sudah lulus program studi (prodi) pendidikan kedokteran, tidak memiliki kompetensi menerapi pasien.
Apa yang lebih mendesak justru usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas prodi pendidikan kedokteran. Saat ini masih banyak fakultas kedokteran yang belum memiliki sarana dan prasarana yang layak, seperti rumah sakit praktik. Mutu dan jumlah dosen juga perlu ditingkatkan seiring peningkatan jumlah gaji. Hal lain yang masih perlu dipertanyakan adalah apakah kurikulum yang competency based sudah benar-benar berjalan seperti rancangan?
SUTANTO HARSONO
Jl Merpati I, Bintaro Jaya, Jakarta Selatan
Pencairan Dana Jamsostek JHT
Saya berhenti bekerja di PT Infomedia Solusi Humanika (ISH) per 7 Maret 2016. Karena belum bekerja lagi, saya mengurus Jamsostek Jaminan Hari Tua (JHT) saya.
Dengan kelengkapan persyaratan saya datang ke Jamsostek, Selasa (12/4), sesuai aturan pengambilan, yaitu sebulan setelah berhenti bekerja dan belum bekerja kembali. Saya mengurus di Jamsostek Cabang Slipi, Jakarta Barat, dilayani Bapak Heru.
Saya terkejut ketika diberitahu bahwa Jamsostek JHT saya tidak bisa diambil karena masih aktif. PT ISH masih membayar iuran April 2016 dengan status kartu baru, pada saat saya sudah tidak bekerja.
Namun, PT ISH tidak membayarkan Jamsostek JHT saya dari September 2014-Maret 2016 saat saya masih bekerja dan ada potongan Jamsostek setiap bulan. Perihal ini sudah diinformasikan Bapak Heru kepada pegawai PT ISH, Asri Zuraida. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada jawaban.
RAHMAT ANTON BESTARI
Jalan Lapangan Tembak, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
Tidak Disetujui Prudential
Ibu Susilowati menulis di Kompas,Minggu (31/1), "Klaim Prudential Berlarut". Kami mohon maaf atas lamanya waktu untuk memberikan keputusan klaim rawat inap Ibu Susilowati.
Kami membutuhkan waktu untuk memperoleh data tambahan mengenai riwayat kesehatan yang bersangkutan dalam menganalisis klaim yang diajukan. Kesimpulannya Prudential Indonesia dengan menyesal tidak dapat menyetujui pengajuan klaim rawat inap dimaksud.
Tentang permintaan pengembalian dokumen klaim yang terlambat diterima Ibu Susilowati sehingga pihaknya tidak dapat mengajukan penggantian kepada asuransi lain, kami telah memberikan kebijakan khusus sebagai bentuk permohonan maaf.
NINI SUMOHANDOYO
Corporate Marketing and Communications Director Prudential
Selimut di Pesawat
Dalam perjalanan Denpasar- Jakarta, Kamis (14/4), dengan Sriwijaya Air, SJ 273, saya demam dan menggigil. Saya menanyakan ke pramugari apakah bisa mendapatkan pinjaman selimut? Dijawab tidak ada.
Saya curiga mungkin mereka akan menjual syal sehingga tidak bersedia memberi selimut. Ternyata benar dugaan saya. Ketika ada pengumuman penjualan, pramugara menghampiri kursi saya menawarkan syal.
Ketika pesawat mendarat dan saya melewati kursi kelas bisnis, terlihat selimut bertebaran.
LILIE
Flamboyan Utama II C7, Duri Kosambi, Jakarta Barat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar