Tentu, tidak hanya menarik untuk dicermati, tetapi juga penting untuk dipikirkan, dan kemudian ditindaklanjuti. Usul tersebut, yang diungkapkan dalam perjalanan dari Port Moresby, Papua Niugini (PNG), ke Noumea, Kaledonia Baru, akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Menlu Retno L Marsudi.
Mengapa di sini ditulis tempat pengungkapan usul itu? Kita ingin menegaskan bahwa setelah mengunjungi tempat itu, kesadaran perlunya utusan khusus itu muncul. Sebenarnyalah sudah sedikit terlambat tentang pentingnya utusan khusus itu. Harus kita akui, selama ini kita "sedikit" abai terhadap kawasan—bisa kita katakan—halaman samping Indonesia itu.
Memang, tahun lalu Menlu Retno L Marsudi sudah mengunjungi beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan—Fiji, Kepulauan Solomon, Selandia Baru, dan PNG. Namun, mulai sekarang dan ke depan, perhatian ke kawasan itu harus terus dilakukan dan ditingkatkan.
Ada banyak pertimbangan mengapa hal itu perlu dilakukan. Perkembangan geo-politik dan ekonomi kawasan Asia-Pasifik kini semakin dinamis dan ke depan akan bertambah dinamis dengan melibatkan pemain-pemain besar. Tentu dinamika perkembangan Asia-Pasifik itu akan berdampak pula pada kawasan Pasifik Selatan. Perkembangan itu menuntut Indonesia untuk memperluas mandala keterlibatannya, dari Asia Timur ke kawasan Indo-Pasifik, Pasifik Selatan.
Kita tahu, di kawasan Asia Pasifik tak kurang dari 16 negara yang tergabung dalam Pacific Islands Forum (PIF). Mereka adalah PNG, Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia (FSM), Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu, Kepulauan Marshall, Selandia Baru, dan Australia. Dengan merekalah, kita harus menjalin hubungan baik karena alasan-alasan internal. Misalnya, menyangkut masalah Papua. Masalah Papua ini pula yang dalam pertemuan PIF, September 2015, di Port Moresby, menjadi salah satu dari lima agenda mereka.
Yang melegakan adalah mereka mengakui dan menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua, tetapi sekaligus menyatakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Tentu ini adalah sebuah catatan penting meskipun kita tahu bahwa penghormatan terhadap HAM di Papua makin hari makin baik.
Kawasan Asia Pasifik tidak lagi bisa disebut sebagai negara tetangga di Timur Indonesia, tetapi musti kita jadikan sebagai kawasan bagian dari ASEAN. Dengan demikian, hubungan kita menjadi semakin dekat dan saling menguntungkan. Inilah saatnya menoleh ke timur.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 April 2016, di halaman 6 dengan judul "Indonesia Menoleh ke Timur".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar