Penekanan itu disampaikan Presiden pada forum "Dialog Publik dengan Presiden" yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia kemarin. Presiden mengulangi bahwa fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur dan memotong prosedur perizinan investasi.
Kita tahu, infrastruktur yang tidak memadai dan prosedur perizinan yang berbelit menyebabkan daya saing Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Kita sering kali merasa sangat percaya diri bahwa Indonesia punya daya tarik besar bagi investor. Namun, pada saat yang sama, kita belum bergerak cukup cepat untuk menangkap peluang dari keunggulan kompetitif dan komparatif kita dengan memperbaiki iklim usaha.
Dalam situasi pertumbuhan ekonomi yang sedang melandai, belanja pemerintah dan badan usaha milik negara menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Namun, hal tersebut tidak memadai untuk membawa Indonesia menjadi negara kaya dan makmur sesuai potensinya. Perlu investasi swasta untuk ikut menggerakkan roda perekonomian.
Dalam konteks itulah, Presiden Jokowi menekankan pentingnya meningkatkan daya saing. Presiden paham betul soal kompetisi regional dengan sesama negara tetangga di ASEAN ataupun dengan negara lain. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar dari barang yang diproduksi di negara tetangga.
Kita mendengar dari Presiden, ada 42.000 regulasi di Indonesia, sedangkan di daerah ada 3.000 peraturan daerah terkait retribusi dan investasi. Kita berharap, perintah Presiden untuk menghapus peraturan yang menghambat dapat segera dilakukan. Upaya harmonisasi peraturan di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan.
Dari kajian ekonom, seperti Daron Acemoglu dan James Robinson dalam buku Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, kita bisa belajar kemajuan dan kegagalan suatu negara ditentukan oleh insentif yang dihasilkan oleh kelembagaan, termasuk di dalamnya peraturan, politisi, dan birokrasi negara bersangkutan.
Kelembagaan dan peraturan diciptakan manusia. Dalam kaitan dengan pemerintahan, birokrat adalah tokoh sentral sebagai pembuat peraturan. Kita paham, seberapa baiknya pun suatu peraturan tetap akan tergantung dari birokrat yang melaksanakan peraturan tersebut.
Hal di atas berkaitan dengan 11 paket yang sudah diu- mumkan, dan hanya akan memberi efek apabila birokrasi menerjemahkan paket tersebut ke dalam peraturan yang operasional dan melayani dengan cepat. Masyarakat berharap pembenahan birokrasi berjalan konsisten agar kita punya aparat sesuai kapasitas yang dibutuhkan dan menyadari tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 April 2016, di halaman 6 dengan judul "Sekali Lagi, Kompetisi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar